Walai.id, Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (20/5), untuk membahas isu strategis sektor energi nasional.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah peningkatan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas) serta percepatan pelaksanaan program hilirisasi industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap target peningkatan lifting migas nasional. Salah satu langkah yang akan diambil adalah penguatan kerja sama dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S).
“Besok akan ada acara besar yang dihadiri oleh 46 negara, membahas kerja sama dengan para kontraktor K3S dalam rangka meningkatkan lifting migas nasional,” kata Bahlil dalam keterangannya kepada media usai pertemuan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan proyek hilirisasi industri yang telah menjadi prioritas nasional. Bahlil menuturkan bahwa kepala negara meminta sejumlah proyek strategis segera memasuki tahap implementasi.
“Kami berdiskusi mengenai percepatan hilirisasi yang juga berkaitan dengan peningkatan lifting. Presiden telah meminta agar beberapa proyek hilirisasi segera dilaksanakan, dan dalam waktu dekat akan dilakukan groundbreaking,” jelas Bahlil.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hilirisasi akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti nikel yang menjadi komponen penting dalam pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, serta proyek dimethyl ether (DME) sebagai substitusi energi alternatif.
“Kita akan memulai hilirisasi nikel untuk membangun ekosistem baterai mobil listrik, termasuk bahan baku baterai. Selain itu, kita juga akan mengembangkan proyek DME,” tegasnya.
Rapat ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong transformasi industri sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara Indonesia, Rosan Roeslani; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; serta Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.