News  

Prabowo Instruksikan Data Positif Investasi Disampaikan Terbuka ke Publik

Walai.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Pertemuan itu dihadiri Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden menerima laporan dari Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Baca Juga :  Prabowo dan Rosan Bahas Optimalisasi Aset Negara serta Konsolidasi BUMN

Menurut Teddy, laporan tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.

Menindaklanjuti laporan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu mendapatkan gambaran yang utuh dan berbasis data mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi ke depan.

Baca Juga :  Komdigi Gandeng Operator Seluler Dorong Anak Kembali Aktif di Ruang Publik

Presiden juga memerintahkan Rosan Roeslani untuk menyampaikan data positif tersebut kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6/2026) di Istana Merdeka. Langkah itu disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang akurat, transparan, dan berbasis fakta.

Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang terbuka serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi nasional di tengah dinamika global.