Walai.id, Nasional – Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di Indonesia. Peluncuran program ini berlangsung di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh pada Selasa, 27 Juni 2023.
Dalam pidato beliau, Presiden mengungkapkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk menyembuhkan luka-luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih memberikan beban berat bagi para korban dan keluarga mereka. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan untuk menempuh penyelesaian non-yudisial yang difokuskan pada pemulihan hak-hak korban, dan Presiden mengungkapkan rasa syukurnya karena program pemulihan tersebut dapat direalisasikan.
Presiden juga menyatakan bahwa pelaksanaan penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan proses yang memakan waktu lama dan sangat panjang. Oleh karena itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para korban dan ahli waris korban atas kesabaran dan kerelaan mereka dalam menghadapi proses yang berjalan.
Beliau berharap bahwa proses yang dimulai ini tidak akan sia-sia dan akan menjadi langkah awal yang baik dalam menyembuhkan luka-luka yang ada. Presiden juga berharap bahwa hal ini akan membuka jalan bagi terciptanya kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera berdasarkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, menjelaskan bahwa Provinsi Aceh dipilih sebagai tempat pelaksanaan awal program ini karena kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Mahfud juga menyebutkan bahwa ini merupakan bentuk penghormatan terhadap proses perdamaian di Aceh dan penghormatan terhadap korban bencana tsunami tahun 2004.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan bantuan dan hak-hak korban serta ahli waris kepada delapan perwakilan penerima. Presiden juga mengunjungi stan-stan kementerian/lembaga yang berkontribusi dalam memberikan hak-hak korban.
Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.