Walai.id, MAROS — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB, dari Fraksi PAN menggelar kegiatan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sabtu, 30 Januari 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri tokoh masyarakat, perwakilan pemuda dan perempuan setempat, serta unsur keamanan dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Pengawasan APBD ini dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program pemerintah di tingkat bawah.
Dalam kegiatan tersebut, Andi Muhammad Irfan AB menyoroti isu strategis terkait peran perempuan dalam pembangunan daerah. Sejumlah persoalan yang dibahas meliputi kesejahteraan perempuan, akses terhadap bantuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan keterampilan, serta peran perempuan dalam rumah tangga dan pembangunan daerah.
Menurut Andi Muhammad Irfan AB, perempuan memiliki posisi penting dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Karena itu, ia menekankan perlunya pembekalan hard skill dan soft skill bagi perempuan agar mampu berdaya secara ekonomi dan berkontribusi lebih luas dalam pembangunan.
“Peningkatan kapasitas perempuan harus menjadi perhatian bersama, baik melalui pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, maupun penguatan peran sosial. Dengan begitu, potensi daerah dapat dioptimalkan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan Ibu-ibu rumah tangga, dapat meningkat,” ujarnya.
Ia berharap hasil pengawasan APBD ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kecamatan Maros Baru.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka. Ibu Nuryanti mengungkapkan permasalahan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Ia menyebut masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum menerima bantuan, bahkan terdapat seorang lansia berusia sekitar 80 tahun yang tidak pernah mendapatkan bantuan sosial.
Selain itu, ia juga menyoroti sulitnya akses anak-anak terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk beasiswa pendidikan, minimnya bantuan kelompok bagi ibu-ibu seperti alat bantu mesin jahit, serta rendahnya peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan.
Menurutnya, masih banyak perempuan yang tidak bekerja dan membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Ia juga mengeluhkan BPJS Kesehatan yang tidak aktif saat hendak digunakan.
Sementara itu, Agusalim selaku ketua koperasi menyampaikan kendala terkait lokasi Koperasi Merah Putih yang dinilai sulit karena persoalan tidak ada laham. Ia juga mengungkapkan belum tersedianya jalan tani sepanjang kurang lebih 500 meter yang sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian dan ekonomi warga setempat yang mayoritas petani.
Keluhan lainnya disampaikan terkait bantuan tunai yang terhenti, kepemilikan Kartu Merah Putih, serta bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak dapat diaktifkan.
Ketua RW setempat juga mengaku tidak mengetahui data warga penerima bantuan karena tidak dilibatkan dalam proses pendataan. Selain itu, warga turut mengusulkan perlunya normalisasi sungai dan perbaikan irigasi untuk mendukung pertanian dan mencegah banjir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Muhammad Irfan AB menyatakan akan menindaklanjuti dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam pengawasan APBD Provinsi Sulsel.
Ia menegaskan pentingnya perbaikan data, transparansi, serta koordinasi antar pihak agar program bantuan dan pembangunan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Maros Baru.