JAKARTA, WALAI.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa upaya pemulihan lingkungan tidak lagi cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial penanaman pohon. Program rehabilitasi lahan harus berkembang menjadi gerakan sosial yang mampu meningkatkan kepedulian masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, dalam puncak peringatan Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia (Desertification and Drought Day/DDD) 2026 yang digelar secara hibrida di Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).
“Pemulihan lahan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi juga menumbuhkan kepedulian, memperkuat gotong royong, dan memastikan manfaat pemulihan lingkungan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujar Rohmat.
Menurutnya, lahan yang sehat akan menciptakan lingkungan yang lebih baik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendukung keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Dalam forum tersebut, Kemenhut juga menyoroti komitmen Indonesia dalam mencapai target nasional Land Degradation Neutrality (LDN) melalui keanggotaan pada United Nations Convention to Combat Desertification. Pemerintah menargetkan pemulihan 12,3 juta hektare lahan terdegradasi hingga 2040.
Hingga 2025, Kemenhut mencatat telah merehabilitasi lebih dari 2 juta hektare lahan rusak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga kelompok masyarakat.
Selain rehabilitasi lahan, Kemenhut juga memperkuat langkah mitigasi bencana di sejumlah wilayah terdampak cuaca ekstrem, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan zona rawan, rehabilitasi vegetatif dan sipil teknis di daerah aliran sungai bagian hulu, serta penguatan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko korban dan kerugian akibat bencana.
Menghadapi potensi dampak El Nino 2026 dan ancaman musim kemarau panjang pada 2027, Kemenhut juga menyiapkan berbagai strategi mitigasi. Langkah yang ditempuh antara lain pembangunan dan optimalisasi embung, rehabilitasi kawasan sekitar mata air dan waduk, serta penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning).
Untuk mempercepat pemulihan lahan kritis seluas 12,3 juta hektare, yang terdiri atas 6,6 juta hektare di dalam kawasan hutan dan 5,7 juta hektare di luar kawasan hutan, Kemenhut mulai memanfaatkan teknologi modern. Teknologi tersebut mencakup penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan drone untuk penebaran benih melalui metode aerial seeding.
Program tersebut sejalan dengan Gerakan Indonesia Asri (AMAN: Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Implementasinya dilakukan melalui penguatan program Perhutanan Sosial dengan skema agroforestri, silvopasture, dan silvofishery.
Melalui skema tersebut, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Kemenhut juga terus mendorong pengembangan inovasi berbasis sains, termasuk pemanfaatan mikoriza untuk reklamasi lahan bekas tambang. Selain itu, kementerian mendukung berbagai gerakan penghijauan berbasis masyarakat, seperti wakaf pohon dan sedekah pohon.
Puncak peringatan DDD 2026 mengusung tema “Rangelands: Recognize, Respect, Restore”. Kegiatan tersebut diisi dengan diskusi lintas sektor dan berbagi pengalaman dari para pegiat lingkungan di berbagai daerah. Sebagai bagian dari aksi nyata, Kemenhut membagikan bibit pohon gratis kepada peserta untuk ditanam di lingkungan masing-masing.