Walai.id, JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai bagian dari upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam jangka menengah.
Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027, pada Selasa (9/6/2026).
Menurut Purbaya, pencapaian target tersebut akan didorong melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Melalui kolaborasi yang solid, sektor keuangan diharapkan bergerak lebih cepat dan sektor riil semakin kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ujarnya.
Pemerintah menilai KEM PPKF 2027 memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integrasi arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional.
Dalam kerangka tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong investasi dan partisipasi sektor swasta.
Sementara itu, Danantara akan difokuskan untuk mempercepat investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.
Pemerintah juga berencana melanjutkan berbagai langkah deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna meningkatkan iklim investasi. Upaya tersebut mencakup penguatan kepastian hukum serta peningkatan koordinasi antarinstansi.
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, investasi nasional diproyeksikan tumbuh pada kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen selama 2027.
Di sisi belanja negara, pemerintah menetapkan delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus kebijakan fiskal tahun depan, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan serta pembangunan desa, dan percepatan penurunan kemiskinan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program pendukung yang mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, reformasi tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Purbaya menegaskan APBN harus tetap dijaga dalam kondisi sehat dan berkelanjutan agar mampu mendukung berbagai agenda pembangunan tersebut.
Dalam proyeksi KEM PPKF 2027, pendapatan negara diperkirakan berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan rasio pajak antara 10,02 persen hingga 10,5 persen.
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 13,62 persen hingga 14,8 persen terhadap PDB, dengan defisit anggaran dijaga pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap PDB.
Pemerintah optimistis kombinasi antara reformasi fiskal, peningkatan kualitas belanja negara, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pada 2027.