Walai.id, Makassar – Rencana Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan empat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Makassar sebagai sekolah unggulan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 menuai kritik tajam dari anggota DPRD Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB.
Empat sekolah yang dimaksud adalah SMAN 1, SMAN 2, SMAN 5, dan SMAN 17 Makassar. Keempatnya akan dijadikan sebagai pilot project untuk pelaksanaan sistem sekolah unggulan mulai tahun ajaran 2025.
Namun, menurut Irfan AB, kebijakan ini terkesan terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek pemerataan pendidikan secara menyeluruh.
“Penetapan kembali status SMAN unggulan ini sangat dadakan. Selain itu, kebijakan ini juga tidak adil karena hanya berlaku di empat sekolah di Makassar. Bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah lain?” ujar Irfan AB dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan Sulsel yang digelar di Ruang Rapat Komisi E DPRD Sulsel, Senin (6/5/2025).
Menurut legislator asal Partai PAN ini, Dinas Pendidikan seharusnya mengedepankan asas keadilan dalam kebijakan pendidikan. Ia menilai, jika konsep SMAN unggulan ingin diterapkan, maka implementasinya harus merata di seluruh kabupaten/kota di Sulsel, bukan hanya terpusat di ibu kota provinsi.
“Kami ini mewakili masyarakat dari berbagai daerah pemilihan. Jangan sampai kebijakan seperti ini malah menimbulkan kecemburuan di daerah-daerah lain. Pendidikan itu hak semua anak bangsa, bukan hanya milik warga kota,” tegasnya.
Irfan AB juga meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel untuk lebih terbuka dalam merumuskan kebijakan dan melibatkan DPRD sejak awal agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Kita ingin pendidikan di Sulsel maju, tapi harus dengan cara yang adil dan inklusif. Kalau memang sekolah unggulan ingin dikembangkan, siapkan dulu regulasi dan infrastruktur yang merata. Jangan terburu-buru hanya karena ingin tampil beda,” tutupnya.
Rapat kerja ini juga membahas sejumlah agenda lain, termasuk evaluasi pelaksanaan PPDB tahun sebelumnya dan kesiapan infrastruktur pendidikan menghadapi tahun ajaran baru 2025.