Walai.id, JAKARTA – Pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat meski dunia menghadapi ketidakpastian yang semakin kompleks akibat ketegangan geopolitik, gejolak pasar keuangan, hingga gangguan rantai pasok global.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan berbagai risiko global saat ini telah menjadi tantangan jangka panjang yang menuntut penguatan tata kelola dan manajemen risiko di berbagai sektor.
Menurut Ferry, sejumlah lembaga internasional masih memberikan prospek positif terhadap ekonomi Indonesia. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2026 mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2026. Angka tersebut tetap terjaga ketika proyeksi pertumbuhan kawasan Asia berkembang mengalami penyesuaian.
Hal serupa juga disampaikan Asian Development Bank (ADB) yang mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 5,2 persen pada 2026, sementara proyeksi rata-rata negara berkembang di Asia Tenggara justru mengalami penurunan.
“Ini menjadi sinyal positif bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu bertahan di tengah kondisi global yang sangat dinamis,” kata Ferry saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, pada Selasa (14/7/2026).
Optimisme tersebut juga didukung oleh terjaganya status layak investasi Indonesia. Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB/A-2 dengan prospek stabil. Penilaian tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Ferry menegaskan bahwa tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan memperkuat ketahanan ekonomi. Menurutnya, konsep future-ready governance atau tata kelola yang siap menghadapi masa depan harus mampu mengantisipasi risiko sejak dini serta didukung kebijakan yang terkoordinasi dan dijalankan secara konsisten.
Pemerintah bersama otoritas keuangan juga terus memperkuat integritas pasar melalui berbagai reformasi sektor keuangan. Langkah tersebut meliputi pengembangan transaksi mata uang lokal, pembangunan ekosistem emas batangan nasional, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Di sektor riil, pemerintah mendorong penguatan tata kelola sumber daya alam melalui penyempurnaan kebijakan devisa hasil ekspor guna meningkatkan transparansi dan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Selain itu, transformasi digital, ekonomi hijau, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diproyeksikan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah juga terus memperluas kerja sama ekonomi internasional melalui berbagai forum strategis seperti OECD, BRICS, ASEAN, dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
Menutup sambutannya, Ferry mengapresiasi penyelenggaraan Risk and Governance Summit 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah kolaborasi antara regulator, pembuat kebijakan, pelaku industri, dan praktisi untuk memperkuat tata kelola sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami berharap forum ini menjadi momentum memperkuat sinergi dan tata kelola yang adaptif sehingga sektor jasa keuangan semakin tangguh, transparan, dan berkelanjutan dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Ferry.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, serta Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah.