Walai.id, JAKARTA – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bergerak cepat mengawal program prioritas strategis nasional. BPKP menggelar koordinasi finalisasi kerangka acuan pengawasan untuk mempercepat pembangunan ekosistem industri baterai nasional di Kantor BPKP Pusat, pada Senin (29/6/2026).
Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan desain pengawasan, memetakan peran instansi, serta menghasilkan rekomendasi konkret demi menyukseskan hilirisasi nikel yang menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (PIPK) BPKP, Aryanto Wibowo, membuka langsung forum yang dihadiri perwakilan kementerian, lembaga, dan BUMN terkait tersebut.
Aryanto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada hilirisasi nikel. Sektor ini dinilai menjadi kunci utama untuk mendorong transisi energi bersih, memperkuat kemandirian industri, sekaligus mewujudkan swasembada energi nasional.
“Arahan Presiden ini telah dijabarkan dalam Rencana Jangka Panjang Nasional (RJPN), dengan fokus mengubah orientasi dari ekspor bahan mentah menjadi pengolahan bernilai tambah di dalam negeri,” ujar Aryanto dalam sambutannya.
Sebagai auditor internal pemerintah, BPKP bertugas memastikan program prioritas ini berjalan efektif dan tepat sasaran. Terlebih, sektor industri baterai ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian nasional secara signifikan, dengan target kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 21,20 persen.
Indonesia saat ini memegang posisi strategis sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dengan menguasai sekitar 50 persen produksi global. Potensi raksasa ini yang ingin dioptimalkan BPKP melalui pengawasan dari hulu hingga hilir.
Aryanto meluruskan bahwa kehadiran BPKP dalam ekosistem ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memperkuat titik-titik yang masih lemah.
“Pengawasan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat, mulai dari koordinasi antar-instansi, kejelasan pembagian tugas, hingga penyempurnaan kebijakan di lapangan,” tambahnya.
BPKP akan memetakan seluruh rantai proses pengembangan industri baterai. Peta pengawasan ini mencakup tahap perencanaan, pengendalian, penyediaan investasi, perizinan, konstruksi, hingga penentuan penanggung jawab di tiap tahapan kerja.
Melalui koordinasi ini, masukan dari seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN akan dirangkum menjadi desain pengawasan yang komprehensif. BPKP berharap seluruh pemangku kepentingan aktif memperkuat komitmen lintas sektor demi mewujudkan tata kelola yang berkualitas.
BPKP menargetkan pelaksanaan pengawasan ini rampung pada Triwulan III tahun ini. Hasil akhirnya berupa rekomendasi taktis dan konstruktif yang akan disampaikan langsung kepada Presiden untuk mempercepat laju industri baterai nasional.