Walai.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.
Hal tersebut disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 19/03/2026.
“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai arahan sidang kabinet. Itu dilakukan melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga.
Menurutnya, langkah efisiensi di kementerian/lembaga (K/L) menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satunya dengan meningkatkan produksi batu bara.
“Presiden meminta agar volume produksi batu bara bisa ditingkatkan, termasuk perbaikan terkait RKAB,” katanya.
Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Penugasan ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari upaya efisiensi energi di tengah tingginya harga minyak.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diperkirakan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen.
“Ada penghematan dari penggunaan mobilitas, sekitar seperlima dari konsumsi normal,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, skema WFH tersebut tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.