WALAI.ID, JAKARTA — Konsolidasi pengurus daerah Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) menetapkan AH Bimo Soeryono sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031. Penetapan tersebut dilakukan dalam forum konsolidasi yang digelar di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pengurus daerah KBPP Polri dari berbagai wilayah Indonesia serta jajaran pembina organisasi. Hadir dalam acara itu pembina KBPP Polri, M Rudy Syarifuddin, yang juga menjabat sebagai Direktur Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Dirbin Tibmas) Mabes Polri.
Dalam sambutannya usai ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, Bimo mengatakan forum konsolidasi menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas internal organisasi sekaligus mengembalikan KBPP Polri kepada jati dirinya sebagai organisasi keluarga besar putra-putri anggota Polri.
Menurut dia, penguatan organisasi diperlukan agar KBPP Polri dapat berperan lebih aktif dalam mendukung tugas-tugas kepolisian dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.
“Melalui forum ini kita membangun kebersamaan dan soliditas sesama pengurus untuk membangun organisasi KBPP Polri ke depan lebih baik, kembali ke jati diri organisasi KBPP Polri,” ujar Bimo.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pembina KBPP Polri dan Kapolri atas perhatian yang diberikan terhadap organisasi tersebut. Bimo menilai dukungan pembina menjadi modal penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat daerah.
Selain menetapkan ketua umum, forum konsolidasi juga menyusun formasi awal kepengurusan pusat KBPP Polri periode 2026–2031. Dalam kesempatan tersebut, Bimo menunjuk Ilham Arief Sirajuddin sebagai sekretaris jenderal dan Bayu sebagai bendahara umum organisasi.
Penyusunan kepengurusan pusat turut melibatkan sejumlah formatur dari pimpinan daerah, di antaranya perwakilan dari Metro Jaya, Papua Barat, dan Kalimantan Selatan. Tim formatur tersebut akan bertugas menyusun struktur lengkap kepengurusan pusat untuk menjalankan roda organisasi selama lima tahun ke depan.
Dalam hasil risalah sidang konsolidasi, forum juga merekomendasikan agar kepengurusan baru dirampungkan dalam waktu satu bulan. Selain itu, panitia dan pengurus diminta segera mempersiapkan agenda pelantikan kepengurusan pusat KBPP Polri periode 2026–2031.
Konsolidasi organisasi ini diharapkan menjadi langkah awal bagi KBPP Polri untuk memperkuat koordinasi antarwilayah, meningkatkan peran organisasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta mempererat hubungan antara keluarga besar Polri dengan masyarakat luas.