Walai.id, Jakarta – Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia mengalami kemajuan pesat dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini tercermin dari peningkatan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking (dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023), peringkat ke-6 untuk start-up global, peringkat pertama di ASEAN untuk start-up inovatif, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn dunia.
Presiden Joko Widodo, dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024 pada Kamis (1/8/2024), menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia akan tumbuh empat kali lipat hingga mencapai USD210 hingga 360 miliar pada tahun 2030. Pembayaran digital juga diprediksi tumbuh 2,5 kali lipat mencapai USD760 miliar.
“Jumlah UMKM kita sangat besar, mencapai 64 juta. UMKM digital akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital. Transformasi digital harus inklusif dan berkeadilan, memberikan akses dan perlindungan yang sama bagi masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, dan UMKM. Saya minta OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan di sektor ekonomi digital,” kata Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tujuan investasi digital terbesar kedua di ASEAN sebesar USD21,97 miliar.
“E-commerce Indonesia menyumbang 40% pangsa pasar di ASEAN, mencapai USD77 miliar pada tahun 2023. Bonus demografi dengan kemampuan teknologi juga mencapai 53% dari populasi,” ujar Menko Airlangga.
Dukungan yang kokoh diperlukan untuk memastikan ekonomi digital terus berkembang, termasuk infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul, dukungan bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif. Peningkatan inklusi keuangan juga penting untuk mencapai target inklusi keuangan.
Program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS), kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO), serta literasi keuangan melalui kerjasama Pemerintah, BI, OJK, dan industri, terus didorong untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
“Langkah akselerasi digital fokus pada inovasi dan investasi, termasuk hilirisasi semikonduktor dan pengembangan ekosistem kecerdasan buatan untuk meningkatkan R&D. Indonesia dipilih oleh Amerika dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) sebagai prioritas ITSI Fund untuk semikonduktor,” ungkap Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada PDB Indonesia secara bertahap hingga mencapai 20% pada tahun 2045. Di tingkat regional, Indonesia telah mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.
“DEFA adalah satu-satunya kerjasama ekonomi digital regional di dunia dan menjadi percontohan di pertemuan ministerial meeting OECD. Dengan DEFA, ekonomi ASEAN diperkirakan naik dari USD1 triliun menjadi USD2 triliun, dan ekonomi digital Indonesia dari USD360 billion menjadi USD600 billion pada 2030,” pungkas Menko Airlangga.