Walai.id, Jakarta – Pemerintah terus berupaya mendongkrak produksi kakao lokal melalui pengembangan industri kakao yang juga melibatkan kebun rakyat.
Upaya ini dibahas dalam Rapat Internal tentang pengelolaan kakao dan kelapa di Istana Merdeka pada Rabu 10/7/2024.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kakao di Indonesia mencapai 641,7 ribu ton sepanjang tahun 2023.
“Kebutuhan kakao sekarang lokalnya hanya 45% dan impornya 55%. Oleh karena itu, penting untuk melakukan replanting kakao agar luasannya meningkat dan produksinya bisa dikembalikan, mungkin dua kali lipat,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers usai Rapat Internal tersebut.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo memberi arahan terkait tugas tambahan yang diberikan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan ini kini juga bertanggung jawab untuk melakukan replanting dan mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa.
“Kedua komoditas ini penting karena dikelola oleh kebun rakyat. Benihnya akan disediakan oleh Perguruan Tinggi atau Balai Penelitian yang dibiayai oleh BPDPKS. Jadi, ada penugasan BPDPKS tidak hanya untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk revitalisasi kakao dan kelapa,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menerangkan bahwa akan ada fasilitas untuk memperluas dan membantu revitalisasi kakao kebun rakyat. Selain itu, Pemerintah akan mendorong riset untuk pengembangan kakao.
Selain membahas kakao dan kelapa, Menko Airlangga juga menghadiri Rapat Internal di Istana Merdeka mengenai bioetanol. Dalam rapat tersebut, dibahas tentang bensin bersulfur rendah yang dikaji oleh Pertamina.
“Yang sudah dilakukan percobaan adalah E5 (ethanol 5%). Sekarang Pertamina harus membuat studi tentang pengadaan etanolnya. Kita juga sudah punya roadmap untuk memproduksi etanol dari pengembangan etanol di Papua, khususnya di Merauke. Jadi, hal ini sedang dikaji lagi,” pungkas Menko Airlangga.