KPK RI dan ACRC Korea Selatan Memperkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi

Walai.id, Korea Selatan – Dalam kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Korea Selatan, Ketua KPK RI, Firli Bahuri, dan Ketua Lembaga Komisi Anti Korupsi dan Hak-Hak Sipil (ACRC) Korea Selatan, Kim Hong-il, bertemu di Sejong Korea Selatan pada Senin (25/9/2023).

Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Seiring dengan meningkatnya investasi, perdagangan, dan kerja sama ekonomi antara kedua negara, KPK berkomitmen untuk mengawal investasi yang masuk ke Indonesia agar bebas dari praktik korupsi,” kata Firli.

Selain pertemuan bilateral, KPK RI dan ACRC Korea Selatan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi. MoU ini mencakup peningkatan kerja sama, termasuk berbagi kebijakan, praktik baik dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, melakukan penelitian bersama, pertukaran teknologi, pengembangan program pelatihan, dan pengembangan profesional.

Selama ini, kerja sama antara KPK RI dan ACRC Korea Selatan telah berhasil melalui kegiatan benchmarking dan pembangunan kapasitas.

“KPK telah banyak belajar dari ACRC Korea Selatan, terutama terkait Survei Penilaian Integritas dan penilaian risiko korupsi (Corruption Risk Assessment), serta untuk meningkatkan integritas melalui pendidikan,” ungkap Firli.

Kerja sama antara RI dan Korea Selatan dalam bidang ekonomi terus berkembang melalui investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, kerja sama pemberantasan korupsi menjadi penting untuk membangun kepercayaan investor Korea Selatan ke Indonesia dan menggalakkan budaya antikorupsi dalam bisnis dan investasi kedua negara.

KPK telah membentuk Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) untuk mencegah praktik korupsi dalam bisnis dan investasi. Ini sangat penting untuk memperkuat ekonomi kedua negara, sejalan dengan semangat “Closer Friendship, Stronger Partnership” yang menjadi tema 50 tahun kerja sama Indonesia – Korea Selatan.

Ketua KPK juga mengajak ACRC untuk bersama-sama memastikan implementasi yang bebas dari korupsi dalam berbagai perjanjian ekonomi di bidang infrastruktur, digitalisasi, rantai pasok, ekonomi hijau, dan UMKM. Firli menutup dengan menyatakan bahwa kerja sama internasional, khususnya dengan Korea Selatan, memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan korupsi dan menciptakan perbaikan sistem di Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral ini Dubes LBBP RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, yang juga berkomitmen untuk mengawal investasi yang masuk ke Indonesia agar bebas dari praktik korupsi, sehingga membangun kepercayaan Korea Selatan dalam berinvestasi di Indonesia.

Kerja sama antikorupsi antara Indonesia dan Korea Selatan dibentuk pada tahun 2006 melalui Nota Kesepahaman antara KPK RI dan KICAC Korea Selatan. ACRC Korea Selatan dan KPK RI telah menjalankan berbagai kerja sama, terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2022 dan 2023, berbagai kegiatan ini telah diadakan, termasuk lokakarya mengenai penilaian risiko korupsi dan kunjungan delegasi Indonesia untuk mempelajari PETI (Public Ethics Total Information) System di Ministry of Personnel Management Korea Selatan. Pada bulan Juli 2023, delegasi Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK juga belajar mengenai pendidikan integritas dan survei penilaian integritas bersama ACRC.