Walai.id, Oxford – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama, Universitas Brigham Young, Sekolah Hukum Notre Dame, dan Universitas Oxford, 29/07/2023.
Konferensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan global dalam upaya menetapkan Hari Martabat Manusia melalui Resolusi Majelis Umum PBB.
Resolusi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang paling fundamental. Lebih dari 150 peserta dari berbagai negara, termasuk para ahli hukum internasional dan pejuang HAM internasional, hadir dalam konferensi dengan tema “Perspektif Peradaban mengenai Martabat Manusia” (Civilizational Perspectives on Human Dignity).
Sebagai Pembicara Utama, Yasonna menyoroti pentingnya melihat isu martabat manusia dari berbagai konteks budaya yang berbeda.
Namun, dia menekankan bahwa perbedaan persepsi tidak menghapuskan fakta bahwa setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang terhormat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, jenis kelamin, atau status sosial.
Yasonna juga menyampaikan pandangannya bahwa martabat manusia erat kaitannya dengan keadilan sosial dan perlakuan yang adil. Dia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) menciptakan tatanan yang menghormati martabat setiap manusia.
Dalam konteks Indonesia, Yasonna menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan prioritas perlindungan HAM untuk kelompok masyarakat paling rentan dan terpinggirkan, seperti orang lanjut usia, anak-anak, perempuan, fakir miskin, dan penyandang disabilitas. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program, termasuk pemberian bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu, untuk memastikan akses terhadap keadilan merata bagi semua.
Selain itu, Yasonna menegaskan bahwa Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya, yang tercermin dalam dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebagai tindak lanjut dari konferensi di Oxford, Indonesia akan menjadi tuan rumah “Konferensi Internasional tentang Literasi Agama Lintas Budaya” pada tanggal 13-14 November 2023 di Jakarta. Konferensi ini bertujuan untuk memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan fokus pada tema “Martabat Manusia dan Aturan Hukum untuk Masyarakat yang Damai dan Inklusif.”
Selain berpartisipasi dalam konferensi, Yasonna juga bertemu dengan 100 mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Oxford, serta diaspora Indonesia yang tinggal di Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Yasonna mendiskusikan berbagai isu, terutama yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, seperti keimigrasian dan kewarganegaraan.
Dalam isu keimigrasian, Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memberikan fasilitas keimigrasian bagi diaspora dan repatriasi mantan Warga Negara Indonesia melalui Izin Tinggal Keimigrasian (ITK). Selain itu, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai Golden Visa atau Visa Rumah Kedua untuk menarik tenaga profesional dan pebisnis untuk tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama.
Dalam konteks kewarganegaraan, Yasonna menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan kepastian hukum bagi anak-anak berkewarganegaraan ganda melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 tahun 2022. Anak-anak hasil perkawinan campur yang lahir sebelum berlakunya UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, dan anak yang lahir di negara Ius Soli, dapat memperoleh Kewarganegaraan RI melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden.
Yasonna memberikan pesan kepada pelajar Indonesia di Oxford untuk memanfaatkan kesempatan belajar dengan baik guna meningkatkan kemampuan akademik dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Ia berharap pengalaman tersebut akan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan Indonesia ketika kembali ke tanah air.
Selama lawatannya ke Inggris, Yasonna didampingi oleh Sekretaris Jenderal Andap Budhi Revianto, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Muzhar, dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri, Linggawati.