WALAI.ID, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi, terutama pada layanan jemaah di Arab Saudi.
Menurut Marwan, secara umum pelaksanaan layanan haji di dalam negeri berjalan optimal dan menunjukkan peningkatan kualitas yang cukup baik. Hal ini disampaikannya usai pelaksanaan tugas Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
“Evaluasi Komisi VIII terhadap penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang paling baik adalah pelayanan di dalam negeri, mulai dari penetapan jemaah berangkat, proses visa, istithaah kesehatan, hingga distribusi kartu Nusuk berjalan dengan baik. Ini menunjukkan Kementerian Haji dan Wakil Menteri Haji telah bekerja secara optimal,” ujar Marwan.
Meski begitu, ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait layanan di Tanah Suci. Komisi VIII DPR bersama Kementerian Haji akan melakukan pemetaan masalah untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelenggaraan haji mendatang.
Salah satu catatan penting yang disorot adalah pelaksanaan pemeriksaan istithaah kesehatan. Marwan mengusulkan agar proses tersebut dilakukan lebih awal, yakni satu tahun sebelum keberangkatan jemaah.
“Ke depan, penetapan istithaah kesehatan sebaiknya dilakukan satu tahun menjelang keberangkatan agar jemaah memiliki waktu untuk mempersiapkan kondisi kesehatannya,” jelasnya.
Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Marwan juga mengakui adanya potensi kenaikan biaya di masa mendatang akibat berbagai faktor, termasuk komponen transportasi yang sulit dikendalikan.
“Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya. Jika masih bisa dipertahankan tentu akan diupayakan, namun ada faktor seperti penerbangan yang memiliki dinamika tersendiri,” katanya.
Selain itu, Marwan menyoroti tantangan layanan di kawasan Armuzna, khususnya di Mina, yang dinilai memiliki keterbatasan ruang. Ia menyebut diperlukan berbagai skema solusi seperti tanazul untuk menjawab keterbatasan tersebut.
“Area Mina tidak pernah bertambah, sementara kebutuhan kita terus meningkat. Karena itu diperlukan skema seperti tanazul sebagai salah satu solusi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Marwan memberikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, terutama dalam masa transisi kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah.
“Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah berjuang. Ini penyelenggaraan haji pertama di bawah Kemenhaj, dan proses penataan masih berjalan. Capaian ini patut diapresiasi,” pungkasnya.