Walai.id, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh kelompok sasaran menerima layanan secara tepat, merata, dan berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut. Menurutnya, akurasi data sangat menentukan keberhasilan penyaluran manfaat kepada kelompok sasaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).
Proses validasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan tersebut dihadiri para wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Upaya tersebut juga mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden.
Menurut Sony, verifikasi tidak hanya dilakukan melalui integrasi data antarinstansi, tetapi juga melalui pengecekan langsung di lapangan. Mekanisme tersebut melibatkan Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan yang bekerja sama dengan lurah dan kepala desa.
Melalui koordinasi tersebut, dilakukan pendataan dan pencocokan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA/SMK, serta para santri di pondok pesantren.
Sebagai bagian dari upaya transparansi, BGN membuka akses publik terhadap hasil validasi data melalui sistem dasbor daring yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk melakukan pengecekan. BGN mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk berpartisipasi aktif memastikan keakuratan data di wilayah masing-masing.
Sony menjelaskan, apabila ditemukan penerima manfaat yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera dilaporkan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan maupun saluran pengaduan yang telah disediakan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa basis data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024. Pada tahap tersebut, proses pengumpulan data melibatkan aparat kewilayahan dan dilakukan secara berjenjang sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Namun, Sony mengakui bahwa pada masa awal penyusunan data, BGN masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan operasional. Kondisi tersebut membuat koordinasi formal dengan berbagai instansi belum dapat berjalan secara optimal.
Meski demikian, seiring berkembangnya organisasi dan meningkatnya dukungan lintas kementerian serta pemerintah daerah, BGN optimistis kualitas data penerima manfaat akan semakin baik. Menurut Sony, basis data yang akurat menjadi fondasi utama untuk menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran yang membutuhkan.
“Dengan dukungan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat, kami optimistis validasi data dapat menghasilkan data penerima manfaat yang semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena itu, pemerintah menilai validitas data menjadi faktor penting agar manfaat program dapat diterima secara tepat sasaran serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.