Walai.id, MAKASSAR — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan mempercepat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa, 02/06/2026.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional melalui pembangunan ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir.
Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi ayam nasional, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kepastian usaha bagi peternak rakyat melalui penyediaan sarana produksi, jaminan pasar, serta penguatan rantai pasok industri peternakan di daerah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang mendapat perhatian langsung pemerintah pusat karena berkaitan dengan pembangunan industri peternakan rakyat dalam jangka panjang.
“Ini bukan main-main. Ini adalah proyek strategis nasional yang memang dijaga untuk membangun ekosistem hilirisasi ayam terintegrasi sekaligus memperkuat posisi peternak rakyat,” ujar Agung dalam rapat pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Makassar, pada Kamis (28/5/2026).
Menurut Agung, konsep swasembada pangan tidak cukup hanya dicapai melalui peningkatan produksi semata. Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan keberlanjutan produksi melalui sistem usaha yang mampu memberikan keuntungan dan kepastian bagi peternak agar tetap bertahan dan berkembang.
Karena itu, pemerintah mendorong model bisnis yang menghubungkan seluruh mata rantai produksi, mulai dari penyediaan bibit, pakan, budidaya, pengolahan hasil, hingga pemasaran dalam satu sistem yang saling terintegrasi.
Sulawesi Selatan dipilih sebagai salah satu dari lima provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional karena memiliki basis peternakan rakyat yang cukup kuat serta didukung ketersediaan jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak. Sementara Kabupaten Bone ditetapkan sebagai kawasan utama pengembangan karena dinilai memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan dukungan pemerintah daerah yang memadai.
“Kalau Bone berhasil, Insya Allah tempat lain berhasil,” kata Agung.
Dalam skema yang dikembangkan pemerintah, peternak rakyat ditempatkan sebagai aktor utama. Negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan menyediakan bibit dan pakan, sementara hasil produksi peternak akan diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi.
“Negara melalui BUMN akan menyiapkan bibit dan pakannya, kemudian akan menyerap hasilnya. Semangat inilah yang digagas oleh Bapak Menteri Pertanian,” ujarnya.
Agung menambahkan, model tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan protein hewani yang berkelanjutan.
Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, menyambut positif program tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung seluruh proses percepatan pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi.
Menurutnya, Kabupaten Bone memiliki potensi besar sebagai pemasok bahan baku pakan karena luas lahan jagung yang mencapai sekitar 60 ribu hektare dan dapat meningkat hingga 120 ribu hektare pada musim tertentu.
“Kami sangat bersyukur karena kebutuhan bahan baku pakan nantinya bisa disuplai dari daerah kami sendiri,” ujar Andi Asman.
Ia memastikan pemerintah daerah siap membantu berbagai kebutuhan yang diperlukan, termasuk percepatan perizinan, penyediaan tenaga kerja, hingga dukungan material guna mempercepat realisasi proyek.
“Kalau ada hal-hal yang menyangkut izin, lahan, tenaga kerja maupun material yang bisa kami bantu, kami siap mendukung agar proyek ini bisa berjalan cepat,” katanya.
Dari sisi pelaksana usaha, Direktur Operasional Bisnis II PT Berdikari, I Putu Yastika, menegaskan bahwa keterlibatan BUMN bukan sekadar membangun unit peternakan baru, melainkan menciptakan ekosistem usaha yang memberikan kepastian bagi peternak rakyat.
Menurutnya, keberhasilan program akan sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, maupun kelompok peternak.
“Program ini bukan proyek kecil. Ini merupakan bagian penting dari pengembangan hilirisasi ayam nasional yang harus dibangun bersama-sama,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi program di lapangan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER), H. Mulyadi Atma, menyatakan peternak rakyat di Sulawesi Selatan menyambut baik program tersebut karena memberikan kepastian usaha yang selama ini menjadi persoalan utama peternak mandiri.
“Harapan kami, program ini bisa langsung berjalan di sektor budidayanya dengan melibatkan peternak-peternak mandiri yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, kehadiran negara melalui BUMN dan dukungan pemerintah akan membantu menciptakan kepastian pasokan bahan baku serta kepastian pasar yang selama ini sulit diperoleh peternak rakyat.
“Negara hadir melalui BUMN dan didukung pemerintah untuk menciptakan kepastian bahan baku dan kepastian pasar. Ini yang selama ini dibutuhkan peternak rakyat,” katanya.
Pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Selain meningkatkan produksi protein hewani, program ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat melalui sistem usaha yang lebih modern, efisien, dan berdaya saing.
Dengan model yang mengintegrasikan seluruh rantai produksi dari hulu hingga hilir, pemerintah optimistis program ini dapat menjadi percontohan nasional dalam pembangunan industri peternakan rakyat yang tangguh sekaligus menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan Indonesia di masa depan.