Walai.id, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat dalam merespons bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang melanda wilayah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut), dan sekitarnya.
Pada fase awal tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran terkait untuk fokus pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Kecepatan menjadi kunci. Pendataan juga harus dilakukan secara akurat agar penanganan dapat berlangsung efektif. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pelayanan harus dilakukan secara cepat, dan penyelamatan masyarakat adalah prioritas utama,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratiknodalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi M 7,6 yang dilaksanakan secara hybrid pada Kamis (02/04/2026).
Menko PMK memastikan ketersediaan dukungan anggaran melalui Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dapat segera dimanfaatkan sesuai ketentuan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Selain penanganan darurat, Pratikno juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen bencana secara berkelanjutan, mulai dari evaluasi kelembagaan, peningkatan kesiapan peralatan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia serta edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketangguhan ke depan—baik ketangguhan masyarakat, infrastruktur, maupun kelembagaan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk kesiapan personel dan peralatan, serta memperkuat edukasi kebencanaan melalui sekolah, pemerintah desa, hingga institusi keagamaan.
“Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat yang telah bekerja keras dalam penanganan awal kedaruratan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menerima laporan terkait gempa yang terjadi di wilayah terdampak dan langsung menginstruksikan penanganan darurat dilakukan secepat mungkin.
“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami BNPB, BMKG, dan Basarnas di bawah koordinasi Bapak Menko PMK untuk terus membantu masyarakat terdampak. Kami juga diperintahkan untuk segera berangkat ke daerah bencana,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suharyanto meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota.
“Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik permakanan, pakaian, air bersih, dan sebagainya benar-benar bisa dipenuhi,” tegasnya.
BNPB juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat bencana, termasuk rumah warga, rumah sakit, serta fasilitas umum lainnya.
“Mohon segera dibentuk tim assessment untuk melakukan verifikasi agar data yang terkumpul semakin lengkap dan akurat,” tambahnya.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling, serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin Abdul Kadir, bersama para kepala daerah di wilayah terdampak.