Walai.id, Jakarta — Dengan jumlah penduduk sekitar 285 juta jiwa, sektor pangan menjadi isu strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan nasional Indonesia. Stabilitas pasokan pangan dinilai sebagai prasyarat utama bagi keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaan sektor pangan perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menekankan pentingnya kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen utama. Pemerintah menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa capaian produksi pangan nasional menunjukkan tren positif. Ia menyebut produksi beras pada 2025 mencapai salah satu angka tertinggi sepanjang sejarah.
“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton, dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada angka tersebut juga terjadi lonjakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6, Selasa (13/1).
Ia menambahkan bahwa stabilitas harga pangan juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Yang juga harus kita jaga adalah inflasi. Namun kita patut bersyukur karena dengan harga yang relatif baik, nilai tukar petani berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.
Penguatan ketahanan pangan turut menjadi landasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program strategis pemerintah. Program tersebut didukung alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp335 triliun dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi ke tingkat masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan anggaran tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan. Sementara anggaran pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp181,8 triliun difokuskan pada wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan pengendalian inflasi.
Di tengah berbagai upaya tersebut, pemerintah juga mencermati ancaman perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Pengalaman pada 2024, ketika fenomena El Niño dan La Niña terjadi secara bersamaan, memberikan tekanan terhadap produksi padi nasional. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat sektor pertanian berkontribusi sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang.
Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan kawasan food estate yang didukung penerapan modern farming berbasis teknologi, peningkatan efisiensi, serta pengelolaan risiko iklim.
Airlangga juga menyinggung kebijakan energi yang terintegrasi dengan sektor pertanian melalui program mandatori biodiesel.
“Pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel B40. Kebijakan ini mampu menghemat emisi hampir 42 juta ton CO2 pada 2025 serta menghemat devisa impor solar sebesar USD8 miliar pada 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah turut memberi perhatian pada persoalan logistik serta food loss and waste sebagai tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021, jumlah food loss and waste di Indonesia diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun.
Kondisi tersebut mendorong perlunya pengelolaan pangan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan pangan bernilai tambah. Upaya ini juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang efisien dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Ketua Umum Kadin Indonesia beserta jajaran, serta Ketua Umum Komite JFSS 2026.