Walai.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti penanganan bencana serta proses pemulihan infrastruktur energi di sejumlah wilayah Pulau Sumatra saat menerima laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Fokus utama pembahasan mencakup pemulihan kelistrikan serta distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di daerah terdampak banjir dan longsor.
Dalam laporannya, Menteri ESDM menyampaikan bahwa pemulihan sektor energi masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kerusakan infrastruktur, akses jalan yang terputus, serta kondisi wilayah yang masih tergenang banjir menjadi tantangan utama, terutama dalam upaya menyalakan kembali jaringan listrik secara aman.
Mengawali sidang, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah terdampak sebenarnya telah kembali teraliri listrik. Namun demikian, terdapat sejumlah lokasi yang belum dapat dialiri listrik karena kondisi yang dinilai berisiko tinggi. Menurut Presiden, pemasangan atau pengaktifan jaringan listrik di wilayah yang masih tergenang air berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan bagi masyarakat dan petugas. Ia menegaskan bahwa PLN bekerja dalam situasi yang sangat menantang dan harus mengedepankan aspek keselamatan.
Secara teknis, Bahlil memaparkan kondisi pasokan listrik di Aceh. Saat ini kapasitas pembangkit listrik di Banda Aceh mencapai sekitar 110 megawatt (MW), dengan beban rata-rata yang masuk sekitar 66 MW. Sebagian pasokan tersebut masih bersumber dari penggunaan genset. Ia menjelaskan bahwa jaringan induk kelistrikan telah terpasang sekitar 80 hingga 90 persen dan diperkirakan akan sepenuhnya normal dalam beberapa pekan ke depan. Jika jaringan tersebut telah pulih sepenuhnya, pasokan listrik dari wilayah Arun dan Bireuen dapat kembali masuk ke sistem secara normal.
Untuk jaringan transmisi antardaerah di Pulau Sumatra, Bahlil menyampaikan bahwa konektivitas dasar telah tersambung. Namun, distribusi listrik hingga ke tingkat desa masih terkendala oleh kondisi infrastruktur yang rusak parah. Banyak tiang listrik yang roboh, jalan yang sulit dilalui, serta desa-desa yang masih terendam banjir. Ia menegaskan bahwa pemaksaan aliran listrik ke wilayah tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Selain sektor kelistrikan, Menteri ESDM juga melaporkan kondisi pasokan BBM dan LPG di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Di Sumatra Barat, situasi relatif lebih terkendali. Sementara di Sumatra Utara, kendala utama terdapat pada distribusi LPG akibat gangguan akses jalan, sehingga diperlukan tambahan pasokan melalui jalur laut. Adapun di Aceh, tantangan distribusi masih cukup berat, terutama di tiga kabupaten yang hingga kini hanya dapat dijangkau melalui jalur udara.
Bahlil menjelaskan bahwa untuk wilayah-wilayah tersebut, distribusi BBM dan LPG dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan helikopter, pesawat Hercules, jalur alternatif, serta sarana rakit. Seluruh opsi yang memungkinkan ditempuh untuk mempercepat penyaluran energi kepada masyarakat.
Tim ESDM Siaga Bencana juga melaporkan perkembangan pemulihan listrik per Senin (15/12/2025) pukul 19.00 WIB. Secara nasional, tercatat sebanyak 1.789.566 pelanggan terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 1.591.271 pelanggan telah kembali menikmati listrik, sementara 198.296 pelanggan masih mengalami pemadaman.
Di Provinsi Aceh, dari 970.954 pelanggan terdampak, sebanyak 774.401 pelanggan telah kembali menyala. Dari total 6.500 desa terdampak, sebanyak 5.961 desa telah teraliri listrik, sementara 539 desa masih padam. Kabupaten dengan desa padam terbanyak antara lain Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Timur.
Sementara itu di Sumatra Utara, dari 554.048 pelanggan terdampak, sebanyak 543.346 pelanggan telah kembali memperoleh pasokan listrik. Namun, hujan deras, longsor, dan akses jalan yang terputus menyebabkan tiga kabupaten belum sepenuhnya pulih. Di Sumatra Barat, akibat banjir susulan, tercatat 274.564 pelanggan terdampak, dengan 273.804 pelanggan telah kembali menyala, sementara beberapa jorong kembali mengalami pemadaman.
Sebagai langkah lanjutan, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas atau badan khusus rekonstruksi untuk mempercepat rehabilitasi dan pembangunan kembali permukiman, infrastruktur, serta fasilitas sosial di wilayah terdampak bencana. Presiden menegaskan bahwa proses tersebut harus dipermudah, baik dari sisi pengadaan lahan maupun pendanaan. Ia juga mengumumkan penyaluran dana operasional kepada pemerintah daerah terdampak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, sebagai bentuk dukungan percepatan penanganan pascabencana.