Sangat wajar jika Kabinet “gemuk” Merah Putih memiliki lebih dari 50 kementerian, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas negara ini dari sudut pandang geografis dan demografis. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 1.500 suku bangsa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemerintahan yang efektif dan merata.
Jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Tiongkok yang memiliki 56 suku etnis (dengan mayoritas suku Han yang lebih dari 90%), Amerika Serikat dengan sekitar 570 suku, Australia dengan sekitar 500 suku, dan India dengan lebih dari 2.000 suku, beberapa di antaranya menerapkan sistem pemerintahan federal. Sistem ini memungkinkan pemimpin negara bagian memiliki otoritas penuh dalam mengelola wilayahnya. Dalam konteks ini, kementerian di negara-negara tersebut mungkin lebih sedikit karena kewenangan dipegang oleh negara bagian yang kewenangannya hampir setara dengan pemerintah pusat.
Namun, di Indonesia, dengan geografis yang terdiri dari ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan, selain luas, negara ini juga berpenduduk besar. Oleh karena itu, diperlukan banyak sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola berbagai sektor. Hingga saat ini, kita masih melihat ketimpangan pembangunan antara kota-kota besar dan daerah-daerah terpencil yang jauh dari akses pemerintah pusat. Ketimpangan ini tampak dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, hingga infrastruktur, yang disebabkan oleh keterbatasan SDM dan alokasi anggaran yang tidak merata.
Konsep pemekaran wilayah yang diterapkan sejak lama belum cukup mampu mengatasi permasalahan ini. Bukan hanya karena keterbatasan anggaran, tetapi juga karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah masih sangat terbatas. Intervensi dari pusat sering kali membatasi daerah dalam merancang program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Padahal, masalah yang dihadapi daerah satu dengan daerah lainnya bisa sangat berbeda. Misalnya, suatu daerah mungkin menghadapi masalah pendidikan, sementara daerah lainnya lebih membutuhkan perhatian dalam bidang kesehatan. Namun, karena kebijakan pusat sering kali bersifat seragam, semua daerah harus menjalankan program prioritas yang sama.
Kabinet yang besar memiliki potensi untuk membagi fokus dan menangani masalah dengan lebih detail. Dengan lebih banyak kementerian, pemerintah dapat memfokuskan perhatiannya pada isu-isu spesifik di setiap daerah dan sektor. Ini diharapkan dapat mengatasi persoalan dengan lebih efektif dan efisien.
Sejak reformasi, kemajuan Indonesia dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi, berjalan lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Padahal, sebelumnya banyak dari negara-negara tersebut yang belajar dari Indonesia. Kemungkinan, keterlambatan ini disebabkan oleh beban pekerjaan yang ditangani oleh sedikit orang, yang seharusnya melibatkan lebih banyak pihak atau pemangku kepentingan. Selain itu, konflik kepentingan politik juga turut memperlambat kemajuan pembangunan.
Banyak yang berharap kabinet “gemuk” Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat mengubah kebiasaan ini. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat, kabinet ini diharapkan mampu membangun bangsa secara bersama-sama dan berhenti terjebak dalam perdebatan tentang hal-hal yang tidak substantif.
Abudhar, Maros, 21/10/2024.