Walai.id, Nasional – Forestry Interim Secretariat of the International Tropical Peatlands Centre (ITPC) menekankan pentingnya restorasi gambut hutan tropis dalam upaya mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap mitigasi perubahan iklim global.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Dialogue Session bertajuk “Mengintegrasikan Restorasi Lahan Gambut dan FOLU dalam Kerangka Pasar Karbon Global” yang digelar di Paviliun Indonesia pada COP30 di Belem, pada 21/11/2025.
Sesi dialog ini memfokuskan pembahasan pada penguatan tata kelola ekosistem gambut tropis di tengah berkembangnya mekanisme pembiayaan iklim dalam pasar karbon global. Model pembiayaan berbasis insentif tersebut dinilai dapat mendorong negara-negara pemilik lahan gambut untuk mempercepat langkah restorasi, menekan emisi, serta meningkatkan kontribusi terhadap target iklim nasional.
Indonesia sendiri memiliki sekitar 24 juta hektare Kesatuan Hidrologis Gambut, di mana 74 persen di antaranya berada dalam kawasan hutan negara. Ekosistem gambut Indonesia diperkirakan menyimpan sekitar 89 gigaton karbon atau setara dengan dua dekade emisi global dari bahan bakar fosil. Dengan restorasi dan pengelolaan yang lebih efektif, emisi dapat ditekan antara 1,3 hingga 2,6 gigaton CO2e per tahun. Potensi ini menjadikan gambut sebagai salah satu pilar krusial dalam strategi FOLU Net Sink 2030.
Dialog turut menghadirkan sejumlah lembaga internasional yang berkegiatan dalam isu gambut tropis, yakni UNEP, FAO, JICA, Greifswald Mire Centre (GMC), Congo Peat Project, serta Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Perwakilan UNEP, Martin Klause, menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara selatan (South-South Cooperation) untuk memperkuat diplomasi iklim serta memperluas akses pendanaan mitigasi dan adaptasi. Menurutnya, pasar karbon dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya restorasi gambut di berbagai negara tropis.
Amy Duchelle dari FAO memaparkan berbagai pembelajaran dari negara-negara tropis yang berhasil menekan emisi sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan. Sementara itu, Simon Lewis dari Congo Peat Project University of Leeds menekankan perlunya strategi iklim yang berbasis sains agar mampu memberikan dampak nyata bagi kawasan Cekungan Kongo. Hal serupa diungkapkan Franziska Tanneberger dari Greifswald Mire Centre yang menilai bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar pengambilan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta penguatan tata kelola, terutama di tengah dinamika pasar karbon global.
Dari aspek teknis, Mitsuru Osaki, ahli JICA dan Presiden Japan Peatland Society, menyatakan bahwa penerapan MRV Tier 3 telah memperkuat akurasi penghitungan karbon pada sektor FOLU di Indonesia. Ia menambahkan bahwa penguatan sistem MRV perlu terus dilakukan agar sejalan dengan standar nasional dan internasional.
Dari sektor swasta, Dian Novarina mewakili APHI menyoroti potensi kolaborasi dengan berbagai platform pasar karbon global sebagai sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat mendukung peran swasta dalam restorasi gambut.
Menutup sesi diskusi, Wakil Ketua Forestry Interim Secretariat ITPC Bambang Supriyanto menegaskan pentingnya kepemimpinan negara-negara pemilik gambut tropis dalam diplomasi iklim global. Ia menyebut negara anggota ITPC di Cekungan Kongo, Asia Tenggara, dan Amazon—including Indonesia, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Peru—harus tampil sebagai peatland country champions untuk memperkuat posisi global dan memastikan mobilisasi pendanaan restorasi berjalan optimal.
“Negara-negara pemilik gambut tropis harus menjadi pemimpin dalam diplomasi iklim. Kepemimpinan ini penting untuk mempercepat restorasi sekaligus memperkuat tata kelola hutan gambut tropis di tingkat global,” ujarnya.