Walai.id, Jakarta — Pemerintah terus berupaya mendukung industri media melalui regulasi adaptif dan program peningkatan kapasitas guna menjaga kualitas informasi di era digital yang penuh tantangan. Media berkualitas dianggap sebagai benteng terakhir melawan misinformasi yang semakin merajalela.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan komitmen pemerintah dalam memikirkan masa depan industri media, mengingat peran vitalnya dalam demokrasi.
“Gelombang transformasi digital yang masif telah mengubah lanskap industri media secara fundamental,” ujar Fifi saat acara Ngopi Bareng Kemkomdigi di Jakarta, pada Jumat (13/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa perubahan yang terjadi dalam satu dekade terakhir jauh lebih dramatis dibandingkan evolusi media selama 30 tahun sebelumnya. “Strategi media lima atau sepuluh tahun lalu sudah tidak relevan lagi. Kini kita berhadapan dengan era di mana platform media sosial menjadi sumber informasi utama masyarakat,” tambahnya.
Fifi menyebutkan dua tantangan utama yang harus dihadapi industri media saat ini, yakni transformasi bisnis media dan tsunami informasi yang membanjiri publik dengan konten sulit diverifikasi. Menurutnya, eksistensi media dan profesi jurnalis harus dijaga, bukan hanya sebagai bisnis, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang menyediakan informasi berkualitas.
Dalam era “tsunami informasi” ini, publik kesulitan membedakan fakta dan fiksi. Oleh sebab itu, transformasi bisnis media menjadi keniscayaan. Banyak grup media besar telah beralih dari model konvensional ke platform digital. “Televisi tradisional harus bertransformasi menjadi heavy digital untuk bertahan. Model bisnis dengan karyawan ribuan sudah tidak sustainable,” paparnya.
Selain itu, Fifi menekankan pentingnya menyiapkan talenta jurnalis yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan digital. “Kita perlu jurnalis dengan skill baru yang relevan dengan platform digital, termasuk kemampuan content activation dan data journalism,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen KPM juga menyoroti peran para Penyuluh Informasi Publik (PIP) yang tetap menjadi ujung tombak penyampaian program pemerintah ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Komunikasi tatap muka melalui PIP memberikan konteks yang lebih lengkap dan komprehensif dibandingkan metode lainnya. Di daerah 3T, pendekatan personal ini terbukti lebih efektif memastikan pesan pemerintah sampai dengan baik,” kata Fifi.
Program PIP yang melibatkan hampir 300 orang ini masih menjadi solusi atas keterbatasan akses internet dan kuatnya budaya tutur di masyarakat pedesaan. Fokus utama PIP pada tahun 2025 adalah sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), edukasi prosedur resmi menjadi Pekerja Migran Indonesia, serta pencegahan judi online di desa-desa.
Acara Ngopi Bareng Kemkomdigi juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas Kemkomdigi Raden Rhina Anita Ernita Martono, Sekretaris Ditjen KPM Very Radian Wicaksono, Direktur Informasi Publik Nursodik Gunarjo, Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemkomdigi Marolli J Indarto, serta Plt Direktur Ekosistem Media Farida Dewi Maharani.