Walai.id, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan empat langkah strategis untuk memperkuat kemampuan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar tingginya tingkat adopsi AI oleh masyarakat dapat diikuti dengan kemampuan penggunaan yang lebih mendalam dan produktif.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Indonesia saat ini termasuk salah satu negara dengan tingkat adopsi AI tertinggi di dunia. Bahkan, Indonesia masuk dalam lima besar pengguna ChatGPT untuk kebutuhan coding, analisis data, dan pendidikan. Selain itu, hampir separuh angkatan kerja tercatat menggunakan AI setiap pekan.
Meski demikian, menurut Nezar, tingginya penggunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pemanfaatan yang optimal, baik di kalangan individu maupun pelaku usaha.
“Persoalan yang kita hadapi saat ini bukan lagi soal akses terhadap teknologi, melainkan bagaimana meningkatkan kualitas dan kedalaman pemanfaatannya,” ujar Nezar dalam diskusi Closing the AI Capability Gap in Indonesia di Jakarta Pusat, pada Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan masih terdapat kesenjangan antara pengguna AI yang telah memiliki kemampuan tinggi dengan pengguna rata-rata. Kondisi serupa juga terjadi di sektor usaha, di mana sebagian besar perusahaan masih memanfaatkan AI untuk kebutuhan operasional dasar dan belum banyak yang menggunakannya untuk mentransformasi model bisnis.
Menurut Nezar, tantangan tersebut semakin besar karena masih banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam ekosistem digital, sehingga belum siap mengadopsi teknologi AI secara maksimal.
Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah terus memperkuat fondasi pengembangan AI melalui penyusunan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (STRANAS KA), Peta Jalan AI Nasional, serta Etika AI Nasional yang tengah diproses menjadi Peraturan Presiden dengan pendekatan berbasis risiko.
Nezar menegaskan, kerangka regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan pengembangan dan pemanfaatan AI berlangsung secara aman, terarah, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia memaparkan empat sektor prioritas yang menjadi fokus penguatan kapabilitas AI nasional.
Sektor pertama adalah pendidikan. Pemerintah mendorong pemanfaatan AI secara lebih terstruktur di lingkungan pendidikan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesesuaian usia peserta didik. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengurangi kemampuan berpikir kritis siswa.
Sektor kedua adalah kesehatan. Menurut Nezar, keberhasilan penggunaan AI dalam mendukung penapisan tuberkulosis (TBC) menunjukkan teknologi tersebut dapat memperkuat layanan kesehatan, khususnya di daerah yang masih kekurangan tenaga medis spesialis. AI dinilai mampu membantu proses diagnosis awal sehingga memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Fokus ketiga berada di sektor jasa keuangan. Kemkomdigi mendorong pemanfaatan AI yang selama ini banyak digunakan perusahaan besar untuk deteksi penipuan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga proses rekrutmen agar juga diterapkan di lembaga keuangan mikro. Langkah ini diharapkan dapat memperluas manfaat transformasi digital hingga ke daerah-daerah.
Adapun sektor keempat adalah pemerintahan. Nezar menilai penggunaan AI di lingkungan birokrasi masih belum optimal. Padahal, teknologi tersebut telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja di berbagai negara. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan AI untuk mendukung kinerja aparatur sipil negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menutup paparannya, Nezar menegaskan bahwa AI harus dipandang sebagai alat pendukung yang melengkapi kemampuan manusia, bukan menggantikannya. Karena itu, peningkatan literasi AI perlu berjalan seiring dengan penguatan kemampuan berpikir kritis agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
Kemkomdigi, lanjutnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membangun ekosistem AI nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.