WALAI.ID, MALANG – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.
Hal itu disampaikan Veronica saat menghadiri kegiatan “Rembug Perhutanan Sosial: Pengembangan Ekonomi Hijau Berbasis Bambu” di Desa Sidodadi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (13/7/2026).
Menurut Veronica, perempuan harus memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan berpartisipasi, serta peningkatan kapasitas agar dapat berperan sebagai penggerak pembangunan di tingkat keluarga maupun desa.
“Ketika perempuan diberi kesempatan dan kepercayaan untuk mengelola sumber daya, mereka mampu menjadi pelaku utama pembangunan. Pemberdayaan perempuan dapat dimulai dari desa dan keluarga, karena dampaknya akan langsung dirasakan terhadap perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Veronica juga memperkenalkan Program Kebun Pangan Lokal Perempuan yang menjadi bagian dari program prioritas Kementerian PPPA melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pendekatan permakultur dan ekonomi restoratif yang menitikberatkan pada keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Menurut Veronica, kebun pangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana produksi pangan keluarga, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki kualitas gizi keluarga, serta membangun pola hidup yang lebih sehat.
Ia meyakini bahwa penguatan peran perempuan akan memberikan dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan nasional.
Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi menyambut positif dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Desa Sidodadi. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan pedesaan.
Menurut Sanusi, kerja sama tersebut penting untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan stunting, serta memberikan kepastian hak atas lahan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.
“Kami optimistis sinergi berbagai pihak dapat mendorong desa-desa di Kabupaten Malang menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) Monica Tanuhandaru menjelaskan bahwa kawasan perhutanan sosial memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses dan mengelola sumber daya kehutanan.
Ia menyebut program restorasi yang didukung PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan perusahaan teknologi iklim Jejakin telah berhasil melakukan penanaman bambu serta berbagai jenis tanaman produktif pada tahap pertama.
Keberhasilan tersebut menjadi landasan untuk melanjutkan program tahap kedua yang berfokus pada pengembangan Kebun Pangan Perempuan Berbasis Perhutanan Sosial.
Menurut Monica, program tersebut menjadi contoh kolaborasi yang mengintegrasikan pemulihan lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat desa, pengembangan perhutanan sosial diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan keluarga, memperluas peluang ekonomi perempuan, serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.