WALAI.ID, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan percepatan transformasi digital di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik, perubahan iklim, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), Minggu, 12/7/2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia perlu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal dengan tetap berlandaskan pada kemandirian sumber daya nasional untuk menjaga daya saing ekonomi di masa depan.
“Ke depan tantangan terhadap rantai pasok dan lapangan kerja akan semakin besar. Namun di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, adopsi teknologi terus didorong sejalan dengan penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan roadmap transformasi digital yang telah disiapkan pemerintah,” ujar Airlangga saat menyampaikan pidato kunci dalam forum Kadin Indonesia Monthly Economic Diplomatic Breakfast bertema Beyond Uncertainty: Building Indonesia’s Next Economy di Jakarta, Jumat (10/7).
Menurut Airlangga, Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi pemain penting dalam ekonomi digital global. Selain didukung sumber daya mineral strategis, Indonesia juga memiliki bonus demografi dengan populasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pemerintah saat ini terus membangun ekosistem pendukung industri digital, termasuk pengembangan pusat data (data center), teknologi kecerdasan buatan, serta industri semikonduktor. Berdasarkan data KORIKA, Indonesia menjadi pasar AI terbesar keempat di Asia setelah Tiongkok, India, dan Jepang dengan potensi nilai pasar mencapai sekitar 70 miliar dolar AS atau setara 6,4 persen dari pasar AI regional.
Airlangga menjelaskan, keberadaan pusat data menjadi infrastruktur penting dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan teknologi AI. Saat ini Indonesia memiliki 182 pusat data yang tersebar di berbagai wilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di Jakarta dan Batam.
Ia juga menyoroti potensi besar Indonesia dalam pengembangan infrastruktur digital melalui jaringan kabel serat optik internasional yang terhubung dengan sejumlah negara.
“Kita memiliki beberapa landing point yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara regional, termasuk Singapura dan Amerika Serikat melalui Bitung. Ini menjadi peluang besar untuk pengembangan industri pusat data di Indonesia,” katanya.
Di sektor energi, pemerintah telah meluncurkan program Biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Program tersebut disebut mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun dan menurunkan emisi karbon sekitar 44 juta ton per tahun.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap pengembangan industri semikonduktor nasional. Dengan meningkatnya permintaan global yang diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS pada 2030, Indonesia menargetkan peningkatan kemampuan desain cip serta penguatan sektor perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor di dalam negeri.
Airlangga menambahkan, iklim investasi Indonesia masih dinilai kompetitif di kawasan. Berdasarkan survei Japan External Trade Organization (JETRO) 2025, Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan lingkungan bisnis yang stabil dan menguntungkan dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.
Untuk memperluas akses pasar dan investasi, pemerintah juga terus mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian ekonomi internasional, termasuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
“Kita perlu bekerja sama menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Teknologi, energi hijau, dan kolaborasi ekonomi harus menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi semua,” ujar Airlangga.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, menilai diplomasi ekonomi kini semakin penting di tengah tingginya keterkaitan antarnegara dalam perdagangan, investasi, teknologi, hingga keamanan energi dan pangan.
Menurutnya, kerja sama antarpemerintah harus diikuti dengan kolaborasi konkret di tingkat dunia usaha agar mampu menghasilkan investasi, perdagangan, dan penciptaan lapangan kerja.
“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, kamar dagang daerah, dan mitra internasional untuk memastikan berbagai peluang kerja sama dapat diwujudkan secara nyata,” kata Anindya.
Forum tersebut turut dihadiri puluhan duta besar negara sahabat, jajaran pejabat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pimpinan Kadin Indonesia, serta perwakilan dunia usaha dari berbagai daerah di Indonesia.