SEMARANG, WALAI.ID – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meninjau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah sekaligus memantau pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).
Hingga Semester I 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah tercatat tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian nasional. Realisasi pendapatan negara mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan.
Kinerja fiskal tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen. Pertumbuhan didorong oleh aktivitas sektor industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendukung produktivitas masyarakat.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pada indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu juga memonitor pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis, hingga pertengahan 2026 tercatat telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program tersebut juga dinilai memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Dalam mendukung pelaksanaan MBG, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan pendampingan dan monitoring di sejumlah SPPG di Jawa Tengah, antara lain di Klaten, Magelang, dan Semarang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” tegas Purbaya.
Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus diperkuat sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Hingga saat ini, sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk di Jawa Tengah dengan lebih dari 43 ribu volume transaksi.
Pemerintah berharap keberadaan koperasi tersebut mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus memperkuat perekonomian lokal.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat juga terus dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Saat ini program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten dan kota di Jawa Tengah melalui 16 lokasi sekolah dengan 110 rombongan belajar yang melayani sekitar 3.080 siswa.
Pemerintah terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di berbagai daerah.
Menutup kunjungannya, Menkeu mengapresiasi jajaran Kementerian Keuangan di Jawa Tengah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN dan mengawal berbagai program prioritas nasional.
Menurutnya, keberhasilan program-program pemerintah membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD agar memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.