Walai.id, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa konsep ekonomi Indonesia sejak awal dirancang oleh para pendiri bangsa sebagai ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Menurutnya, arah pembangunan ekonomi nasional tidak boleh terlepas dari cita-cita yang telah dirumuskan oleh para tokoh pendiri bangsa.
“Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Dibuat oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita tertuang dengan sangat jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Presiden.
Prabowo menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Sebagai implementasi dari ekonomi Pancasila, Presiden menilai koperasi memiliki peran strategis dalam mengangkat kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa penguatan koperasi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi nasional.
“Koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” katanya.
Selain koperasi, Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurut dia, UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo juga mendorong agar desa-desa di seluruh Indonesia dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta memperkuat ekonomi berbasis masyarakat.
“Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan bahwa rakyat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Menurut dia, masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek yang menerima hasil pembangunan, melainkan harus terlibat aktif dalam proses pembangunan itu sendiri.
“Rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa tujuan akhir dari ekonomi Pancasila adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya membangun perekonomian nasional yang berlandaskan nilai gotong royong, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa. Menurutnya, kemajuan Indonesia hanya akan memiliki makna apabila hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun wilayah tempat tinggal.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo yang menempatkan pemberdayaan rakyat, penguatan koperasi, pengembangan UMKM, dan pembangunan desa sebagai pilar utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.