Walai.id, Maros – Di tengah gegap gempita pembangunan industri dan meningkatnya angka investasi di Kabupaten Maros, suara protes dari buruh semakin nyaring terdengar.
Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI) Maros mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berdiri di atas penderitaan para pekerja.
Akram Lallo, Ketua FSPBI Maros, menyampaikan bahwa di balik deretan pabrik dan proyek industri, masih banyak buruh yang hidup dalam tekanan, bekerja tanpa kepastian, tanpa perlindungan, dan dengan upah yang jauh dari layak.
“Mereka bekerja siang malam, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian. Upah minim, jaminan sosial tidak ada, jam kerja berlebihan, dan keselamatan kerja diabaikan,” jelas Akram, Jumat, 13/6/2025.
Menurut FSPBI Maros, kondisi ini bukan sekadar masalah teknis hubungan industrial, melainkan krisis kemanusiaan yang terus dibiarkan tumbuh subur di Maros.
Sindiran Tajam untuk Investor: “Silakan Bangun Usaha di Tengah Hutan Jika Menolak Aturan”
Akram Lallo menumpahkan kekecewaannya kepada para investor yang tidak mau tunduk pada regulasi ketenagakerjaan. Dalam pernyataan yang penuh sindiran, ia menyebut bahwa mereka lebih cocok berbisnis di tempat yang tidak dihuni manusia.
“Kalau menolak aturan yang melindungi manusia, silakan pindah ke hutan dan bangun usaha sama Hewan. Tapi ingat, bahkan binatang pun punya batas sabar,” tegasnya.
Pesan itu bukan sekadar sindiran, tapi bentuk peringatan: bahwa manusia, termasuk para buruh, tidak bisa terus-menerus ditekan tanpa konsekuensi. Di Balik Kemajuan, Ada Ketimpangan.
FSPBI Maros menyoroti bahwa perkembangan investasi belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Banyak buruh hanya menjadi tenaga kontrak tanpa kepastian masa depan. Fasilitas seperti BPJS Ketenagakerjaan, lembur yang tidak dibayar layak, hingga jaminan keselamatan kerja sering kali diabaikan oleh perusahaan.
Yang lebih memprihatinkan, pengawasan dari pemerintah daerah terkesan lemah bahkan dalam beberapa kasus, seolah tutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha.
Desakan FSPBI Maros: Pemerintah Harus Berpihak pada Rakyat, FSPBI menyerukan tiga langkah konkret:
- Tegakkan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh dan tanpa kompromi.
- Pemerintah daerah wajib berpihak pada rakyat Pekerja, bukan sekadar mempermudah kepentingan investor.
- Evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak buruh.
“Investasi bukan alasan untuk membiarkan penindasan. Kita butuh pertumbuhan ekonomi, tapi bukan dengan mengorbankan kemanusiaan,” ucap Akram Lallo.
Pekerja Adalah Fondasi, Bukan Beban
Di akhir pernyataannya, FSPBI Maros menekankan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menolak investasi, melainkan memastikan bahwa pembangunan di Maros juga menjunjung martabat manusia.
“Para pekerja adalah fondasi pembangunan, bukan beban. Jika investor ingin dihargai, mulailah dengan menghargai mereka yang menopang usaha kalian,” pungkas Akram Lallo.