Walai.id, Jakarta – Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, mengunjungi Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di Jakarta pada Senin (21/4).
Kunjungan ini untuk membahas penguatan kerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), penerapan teknologi e-SIM, dan percepatan pembangunan talenta digital di Indonesia.
Kunjungan ini merupakan bagian dari kerja sama jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI) dalam mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut langsung kedatangan Tony Blair bersama pimpinan TBI Indonesia, Suhaillah Fabya Haqim.
“Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Meutya Hafid.
Tony Blair menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya peran infrastruktur digital dan kecerdasan buatan dalam mengubah cara kerja pemerintahan dan masyarakat. Ia menyamakan perkembangan ini dengan revolusi industri abad ke-19 yang berhasil mempercepat kemajuan negara-negara yang terlibat.
“Infrastruktur digital dan model AI akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap bagaimana pemerintah dan masyarakat beroperasi di era modern ini,” kata Tony Blair.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari tata kelola AI yang bertanggung jawab, penguatan infrastruktur digital, hingga pengembangan identitas digital berbasis e-SIM yang terintegrasi dengan verifikasi biometrik dan data kependudukan.
Shuhaela Haqim menyatakan dukungan penuh TBI terhadap peran sentral Kemkomdigi dalam mewujudkan layanan pemerintahan digital yang mudah diakses oleh masyarakat. “Kami dari TBI akan terus mendukung Komdigi dalam mempercepat layanan-layanan digital demi kemudahan masyarakat,” ujarnya.
Meutya Hafid menambahkan bahwa ini adalah pertemuan awal yang akan dilanjutkan dengan diskusi teknis untuk menentukan prioritas kerja sama yang konkret. Ia menegaskan, kerja sama ini mencakup empat pilar digital Kemkomdigi: infrastruktur, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan pengawasan ruang digital.
TBI telah menjadi mitra strategis Kemkomdigi sejak 2024, termasuk dalam penyusunan rencana induk Pusat Data Nasional dan strategi lima tahun Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kerja sama ini kini diperluas ke isu-isu seperti tata kelola kabel bawah laut, pusat data dan cloud, serta kebijakan AI yang adaptif dan aman.
Pertemuan juga membahas dukungan TBI terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) tentang perlindungan anak di ruang digital, sebagai bagian dari kolaborasi sosial yang berkelanjutan.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat mempercepat transformasi digital secara merata dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat.