Walai.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 7 April 2025.
Rapat tersebut difokuskan pada perkembangan situasi ekonomi global dan strategi respons pemerintah, termasuk menyikapi kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) terhadap sejumlah komoditas internasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah diplomasi ekonomi yang komprehensif dan terkoordinasi lintas kementerian.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberi mandat kepada dirinya, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan untuk segera menyampaikan sikap resmi Indonesia kepada Pemerintah AS.
“Pak Presiden menugaskan saya, Menlu, dan Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang diberikan,” ujar Airlangga kepada awak media usai rapat.
“Sebelum tanggal 9, kita sudah melemparkan posisi kita,” tegasnya.
Isu tarif ini dinilai sebagai bagian dari dinamika perdagangan global yang berpotensi berdampak terhadap perekonomian nasional.
Oleh karena itu, pemerintah bergerak cepat untuk menjaga posisi strategis Indonesia dan memastikan stabilitas ekonomi dalam negeri.
Selain isu perdagangan, rapat juga membahas penguatan respons nasional terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan tekanan ekonomi eksternal lainnya.
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi pemerintah pada acara yang akan digelar Selasa, 8 April 2025, di Kantor Pusat Bank Mandiri (eks Bapindo), Jakarta.
“Besok jam 1 di acara di Bank Mandiri, Bapindo, karena yang akan menyampaikan Bapak Presiden langsung,” ungkap Airlangga.
Acara tersebut akan dihadiri oleh berbagai kalangan strategis, termasuk para ekonom, investor, pimpinan redaksi media nasional, hingga masyarakat umum.
Pemerintah ingin memastikan bahwa langkah-langkah kebijakan disampaikan secara terbuka dan transparan, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap arah ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Melalui pendekatan diplomasi aktif, kebijakan fiskal yang adaptif, serta komunikasi yang terbuka, pemerintahan Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi kepentingan rakyat Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.