Walai.id, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat hilirisasi industri nasional guna meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pertemuan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/3/2025), disepakati 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai USD40 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, pertanian, hingga kelautan.
“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar USD618 miliar. Untuk tahun 2025, tahap pertama ini mencakup 21 proyek dengan total investasi sekitar USD40 miliar. Tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk nama-nama proyek dan jenis investasi yang akan dilakukan,” ujar Bahlil dalam keterangan pers usai pertemuan.
Salah satu proyek utama adalah pembangunan storage minyak di Pulau Nipah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Fasilitas ini ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan minyak nasional selama 30 hari, sesuai amanat Peraturan Presiden.
Pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500 ribu barel per hari, yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memastikan pasokan energi dalam negeri lebih stabil dan mengurangi ketergantungan impor.
Di sektor gasifikasi batu bara, pemerintah menargetkan pengembangan produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menurut Bahlil, proyek ini akan dijalankan dengan pendekatan berbeda, yakni memanfaatkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.
“Sekarang kita tidak butuh investor asing. Semua lewat kebijakan Bapak Presiden dengan memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuhkan dari mereka adalah teknologi, sedangkan modal dan bahan baku berasal dari dalam negeri,” tegasnya.
Proyek DME ini akan dikembangkan secara paralel di Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Selain sektor energi, pemerintah juga akan meningkatkan nilai tambah di sektor pertambangan, seperti tembaga, nikel, dan bauksit hingga menjadi alumina. Hilirisasi juga diterapkan di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekspor nasional.
Presiden Prabowo telah menetapkan 26 sektor komoditas sebagai prioritas hilirisasi nasional, mencakup mineral, minyak dan gas, perikanan, pertanian, perkebunan, serta kehutanan. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat industri nasional, tetapi juga menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
“Pasti ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Kita akan menggabungkan industri padat karya dan padat teknologi. Yang jelas, tujuan investasi ini adalah menciptakan pekerjaan berkualitas, meningkatkan nilai tambah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Bahlil.
Pemerintah optimistis bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, proyek hilirisasi ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.