Walai.id, Jakarta – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara kementerian, lembaga, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan barang-barang ilegal.
Hal ini ia sampaikan dalam Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah yang digelar pada Rabu, 21/8/2024 di Jakarta.
Mendag Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya kerja sama antar instansi penegak hukum, termasuk Markas Besar Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk memastikan bahwa Indonesia dapat mencapai status sebagai negara maju pada tahun 2045.
“Kita ini satu tim. Tujuan kita adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan kita sudah memenuhi persyaratan untuk itu,” ujar Zulkifli Hasan.
Bang Zul juga menekankan bahwa tim penegak hukum yang kuat diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi fenomena ekonomi bawah tanah (underground economy) yang merugikan negara karena tidak memberikan kontribusi pajak.
Mendag Zulkifli Hasan menyebut underground economy sebagai salah satu hambatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju.
“Kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. Rasio pajak kita kecil dibanding negara lainnya. Bagaimana kita mau membangun, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), dan membangun sumber daya manusia?” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mendag Zulkifli Hasan memberikan empat pesan utama kepada para PPNS dan Calon PPNS. Pertama, ia menekankan pentingnya koordinasi yang efektif untuk mencegah tumpang tindih dalam penegakan hukum dan meningkatkan efisiensi penyidikan serta penuntutan kasus-kasus perdagangan.
Kedua, para PPNS diminta untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri agar mampu menghadapi berbagai bentuk aktivitas melawan hukum di bidang perdagangan.
Ketiga, ia menekankan perlunya memperkuat sinergi dalam penegakan hukum untuk memastikan pembenahan sistem dan penegakan hukum yang tegas guna memberikan efek jerah.
Terakhir, ia mengajak fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen untuk mengenali produk-produk legal dan menghindari produk ilegal.
Mendag Zulkifli Hasan juga mengungkapkan bahwa Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (BKPerdag Kemendag) saat ini tengah memetakan produk impor ilegal yang beredar di pasar dalam negeri.
Hasil penelitian ini akan disampaikan kepada Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung, sebagai langkah lanjutan untuk mengatasi dampak negatif dari produk ilegal terhadap pendapatan negara dan industri dalam negeri.