News  

Pj Sekda Makassar Terima Kunjungan Tim BPKP Sulsel untuk Asistensi MRPN

Walai.id, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, menerima kunjungan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Senin 20/05/2024. 

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan entry meeting terkait asistensi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) lintas sektor pada program ketahanan pangan di Kota Makassar.

Dalam pertemuan tersebut, Firman Hamid Pagarra didampingi oleh Kepala Bappeda Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda. 

Firman menyambut baik kedatangan tim BPKP dan menegaskan pentingnya asistensi ini. 

“Kedatangan tim BPKP ini dalam rangka asistensi yang dilakukan secara serentak di Indonesia sebagai pendampingan lintas sektor terhadap hal-hal yang tidak sesuai ketentuan,” ujar Firman.

Baca Juga :  Danny Pomanto Ikut Berkurban dan Gelar Open House bagi Warga Makassar

Ia menjelaskan bahwa di Kota Makassar, khususnya di bidang ketahanan pangan, terdapat beberapa item yang menjadi fokus perhatian BPKP seperti lonjakan harga dan stabilitas produksi pangan. 

Firman menambahkan, Pemkot Makassar siap menerima pendampingan dari BPKP untuk menjalin sinergitas guna meminimalkan dampak risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Pengendali Teknis BPKP Sulsel, Martinus Tonapa, mengungkapkan bahwa asistensi serentak secara nasional ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2024. 

“Rencananya, mulai hari ini sampai 31 Mei, kita akan melakukan meeting dan asistensi. Kita akan mengidentifikasi risiko-risiko di ketahanan pangan yang ada di Kota Makassar,” jelas Martinus.

Baca Juga :  Andi Sudirman Sulaiman Silaturahmi Dengan Rais Syuriah PWNU Sulsel

Martinus juga memperjelas tujuan dari entry meeting dan asistensi tersebut dengan merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 39 terkait Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. 

Perpres ini merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. 

Ia menegaskan bahwa penerapan MRPN mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh entitas pengelola keuangan negara.

“Kunjungan kami ini dalam rangka penguatan tugas dan fungsi serta pendampingan terkait pelaksanaan manajemen risiko di lingkup Pemkot Makassar,” pungkas Martinus.

Pertemuan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemkot Makassar dan BPKP dalam mengelola risiko pembangunan nasional, khususnya dalam sektor ketahanan pangan, guna mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *