News  

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair

Walai.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Istana Merdeka pada Kamis, 18 April 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo, didampingi oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, membahas sejumlah inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas panel surya di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dilakukan secara kolaboratif dengan Persatuan Emirat Arab.

Baca Juga :  Putih Sari Desak Kementerian Kesehatan Tingkatkan Upaya Penanganan Stunting

“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” kata Menteri Investasi, menambahkan bahwa inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan penyimpanan karbon di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.

“Kami berbicara tentang bagaimana penyimpanan karbon yang sudah kita putuskan sebelumnya, yaitu 70 persen di dalam negeri dan 30 persen di luar negeri,” ujar Bahlil.

Di sisi transformasi digital, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi.

Baca Juga :  Kemen PPPA Pastikan Akses Keadilan bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah,” ungkap MenPAN RB.

Menurutnya, saat ini terdapat banyak aplikasi pemerintah yang tersebar, mencapai jumlah 27 ribu aplikasi, yang pada akhirnya malah mempersulit akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *