Walai.id, Denpasar – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) telah meluncurkan panduan komunikasi krisis untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Bali sebagai bagian dari upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, dalam pernyataannya di Bali pada Rabu (27/9/2023), mengungkapkan bahwa panduan komunikasi krisis ini disosialisasikan sebagai langkah proaktif dalam mengatasi potensi krisis atau krisis yang sedang terjadi di sektor parekraf.
Selain pertemuan dengan para kepala dinas pariwisata di seluruh Indonesia, panduan ini juga akan disampaikan melalui acara “The Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU)”.
Dewi menjelaskan, panduan tersebut mencakup checklist langkah-langkah komunikasi yang harus diambil dalam menanggapi isu-isu yang memiliki potensi menjadi krisis atau yang sudah berada dalam kondisi krisis, dengan pengawasan melalui Crisis Detection Analysis (CDA).
Sosialisasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2023 di Jawa Barat dan pada tanggal 26 September 2023 di Bali, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait sektor parekraf.
Menurut Dewi, sektor parekraf, khususnya pariwisata, sangat tergantung pada persepsi publik. Persepsi ini muncul dari pengalaman individual terhadap aktivitas seperti liburan, hiburan, kesejahteraan, dan lain sebagainya, yang pada gilirannya memengaruhi reputasi dan citra destinasi pariwisata. Oleh karena itu, situasi krisis sering kali terkait dengan ketidakpastian dan kegelisahan, dan sektor parekraf rentan terhadap dampak negatif krisis tersebut. Komunikasi strategis merupakan alat penting untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif dalam situasi krisis di sektor parekraf.
Dewi juga mengungkapkan rencana Kemenparekraf untuk membentuk Forum Manajemen Komunikasi Krisis (MKK) dalam konteks komunikasi, dengan harapan agar ada narasi yang seragam dari pemerintah pusat dan daerah ketika terjadi isu-isu terkait parekraf. Narasi ini akan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.
Panduan tersebut akan diunggah ke Sisparnas di alamat https://sisparnas.kemenparekraf.go.id, sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara luas sebagai sumber edukasi untuk mitigasi risiko dalam situasi yang memiliki potensi menjadi krisis.
Benny Bachtiar, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa panduan ini sangat penting meskipun Jawa Barat telah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) untuk merespons aduan masyarakat. Panduan ini akan menjadi bagian penting dalam penanganan dan antisipasi terhadap isu-isu negatif.
Di sisi lain, Tjok Bagus Pemayun, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, menyambut baik kehadiran panduan komunikasi krisis sektor parekraf dari Kemenparekraf. Dia menekankan bahwa panduan ini akan sangat berguna dalam menangani krisis pariwisata di masa mendatang, terutama setelah Bali menghadapi masalah dengan beberapa wisatawan mancanegara yang telah diatasi dengan baik.