Walai.id, Nasional – Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 melibatkan partisipasi publik yang signifikan.
Ini adalah bagian penting dalam merumuskan kebijakan APBN yang dinamis. Proses ini mengharuskan pandangan masyarakat untuk penyempurnaan serta implementasi good governance dan penguatan partisipasi publik.
Hal ini dilakukan guna menjadikan kebijakan APBN lebih dapat diandalkan, transparan, dan akuntabel. Transparansi dalam informasi tentang APBN adalah cara untuk memastikan bahwa informasi yang lengkap terkait pengelolaan uang negara diberikan.
Kementerian Keuangan mengadakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2023 dengan tema “Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024”. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada publik mengenai poin-poin penting dalam kebijakan dan peran APBN tahun depan. Ini sejalan dengan prioritas pemerintah dalam merancang RUU APBN 2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi, mengungkapkan bahwa proses penyusunan APBN melibatkan berbagai aspek, termasuk teknokratis, politik, dan administratif. APBN bukan sekadar kumpulan angka, tetapi juga melibatkan dinamika politik. Proses ini mengandalkan data, metodologi, dan strategi untuk menghasilkan kebijakan yang bisa dipercaya, akuntabel, dan transparan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Penyusunan APBN melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga penganggaran, dengan melibatkan banyak pihak, tegas Heru Pambudi yang menyampaikan keynote speech Menteri Keuangan saat membuka Seminar KIP ini, pada Rabu di Jakarta (30/08/2023).
Dalam Seminar KIP, diungkapkan bahwa APBN tahun 2024 dirancang untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meskipun menghadapi ketidakpastian global. APBN ini diatur untuk menjawab dinamika ekonomi, tantangan global dan nasional, serta mendukung berbagai agenda pembangunan. Melalui kebijakan ini, pemerintah berusaha untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi daya beli masyarakat dari guncangan ekonomi.
Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi sangat penting dalam memastikan informasi tentang APBN tahun 2024 tersedia secara terbuka untuk publik.
PPID bertugas tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan APBN ini, guna membangun kepercayaan publik. Pada acara tersebut, PPID dari 6 unit di Kementerian Keuangan yang telah berhasil memberikan informasi informatif mendapatkan penghargaan.
Keenam PPID tersebut adalah PPID Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PPID Tingkat I Sekretariat Jenderal, PPID Tingkat I Inspektorat Jenderal, PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran, dan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak.
Heru Pambudi berharap penghargaan ini akan mendorong semangat untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik demi masa depan yang lebih baik.