News  

LPS Gelar Sosialisasi dan FGD dengan Mahkamah Agung Terkait UU P2SK

Walai.id, Nasional – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Mahkamah Agung dan Hakim di Wilayah Bali mengadakan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai peran LPS dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Jumat 23/06/2023.

Tujuan kegiatan ini adalah mencapai pemahaman yang sama antara aparat penegak hukum, khususnya Mahkamah Agung, mengenai mandat LPS.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk menginformasikan mitra pemangku kepentingan, termasuk Mahkamah Agung, bahwa LPS memiliki mandat yang sekarang. LPS sebagai lembaga negara perlu menyosialisasikan fungsi dan mandatnya yang terkait dengan UU P2SK. 

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo Melepas Bantuan Kemanusiaan untuk Papua Nugini dan Afganistan

Kegiatan ini juga merupakan komitmen LPS dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada bank dan menyebabkan penutupan bank.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan LPS, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung. 

Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menyambut hadirnya UU P2SK yang memiliki pengaturan baru. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut membutuhkan persepsi yang sama agar perkara dapat ditangani secara optimal dengan keputusan hakim yang independen.

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung menambahkan bahwa perkara syariah yang berkaitan dengan LPS merupakan kewenangan pengadilan agama, dan hal ini sudah ditangani dalam beberapa kasus. 

Baca Juga :  Kementerian Perdagangan dan Komisi VI DPR RI Bahas Ratifikasi Indonesia-Iran

Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyatakan bahwa tugas LPS sebagai badan publik sangat berat, karena perbankan atau masyarakat sebagai nasabah dapat mengajukan gugatan terhadap LPS. Oleh karena itu, sosialisasi dan FGD ini penting untuk menyamakan persepsi antara pihak-pihak terkait.

Dalam kesimpulannya, perlu dihindari agar satu perkara tidak diadili di beberapa pengadilan, seperti pengadilan agama, perdata, dan tata usaha negara, karena hal ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak menghasilkan hasil yang baik.

Tinggalkan Balasan