Walai.id, Tangerang – Komisi X DPR RI melakukan kunjugan kerja di Kota Tangerang untuk mendengarkan aspirasi dari pemangku kepentingan pendidikan terkait PSP, pada Minggu 5 Septermber 2021.
Ketua kunjungan kerja Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, dalam kesempatan tersebut bersama seluruh anggota yang ikut, hadir di Kota Tangerang.
“Maksud kunjungan ini, selain ingin mendapatkan data empiris dari sekolah dan guru penggerak di kota Tangerang, juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Kota Tangerang,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Tangerang, Syahruddin, mengatakan, keberadaan PSP dilihat sebagai momentum kebangkitan sekolah di Tangerang, dalam mengembangkan kompetensi siswa secara holistik untuk pendidikan lebih bermutu.
Ia menyebut, keberhasilan sekolah penggerak sedianya diawali dengan SDM yang unggul yang dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna.
“Dengan PSP ini akan lebih meningkatkan SDM kita yang akan menghasilkan generasi unggul,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin. Dalam kesempatan tersebut Jamaludin menjelaskan profil pendidikan di Kota Tangerang yang memiliki jumlah penduduk mendekat dua juta jiwa. Ia menuturkan, terdapat 32 sekolah penggerak di Kota Tangerang yang terdiri dari 6 TK, 13 SD, dan 13 SMP.
Adapun jumlah guru yang ada di Kota Tangerang adalah 3.575 guru TK, 8.067 guru SD, dan 3.330 guru SMP. Dari ribuan guru tersebut, yang masuk dalam guru penggerak di Kota Tangerang adalah sebanyak 12 guru di jenjang TK, 52 orang guru jenjang SD, dan 130 guru di jenjang SMP.
Guna mendukung peningkatan kualitas guru, pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan anggaran untuk insentif, dan honorarium. Jamaludin menyebut, guru penggerak di Kota Tangerang mendapat insentif sebesar Rp650 ribu, baik guru PAUD di sekolah negeri atau swasta.
Di samping insentif, pemda juga mengalokasikan dana untuk honorarium guru honor di sekolah negeri sebesar Rp3,2 juta perbulan yang total targetnya mencapai lima ribu orang.
“Honor Rp3,2 juta tersebut juga ditambah BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, di jenjang SD dan SMP negeri,” ungkap Jamaludin.
Selain untuk guru, pemda Kota Tangerang juga menyediakan anggaran untuk peserta didik yang tidak dapat diterima di sekolah negeri akibat zonasi sebesar Rp1 juta persiswa. Dana tersebut, kata Jamaludin, dapat digunakan sebagai uang pangkal masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah swasta.