Walai.id, MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros terus mematangkan langkah strategis untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di jalur nasional Trans Sulawesi, khususnya pada ruas Makassar–Maros.
Bupati Maros memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pembangunan duplikasi atau jembatan kembar Jembatan Sungai Maros yang menjadi salah satu titik penyempitan (bottleneck) di jalur tersebut.
Rakor digelar untuk memperkuat koordinasi lintas instansi antara Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, Hal tersebut disampaikan Chaidir Syam saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Bupati Maros, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Rabu (19/8/2026).
Proyek pembangunan jembatan kembar tersebut memiliki nilai sekitar Rp51,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan kondisi jembatan eksisting.
Bupati Maros menegaskan pembangunan duplikasi jembatan tersebut menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, ruas jalan di kedua sisi jembatan saat ini telah memiliki kapasitas empat lajur, sementara jembatan yang ada masih terdiri atas dua lajur.
Selain membahas pembangunan fisik, Rakor juga memfokuskan perhatian pada percepatan proses pengadaan tanah. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mengawal penyelesaian administrasi dan pembebasan lahan warga yang terdampak pembangunan.
Proses pengadaan tanah dilakukan dengan mengedepankan transparansi serta menggunakan mekanisme penilaian oleh appraiser profesional untuk memastikan tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah membagi peran secara terpadu. BBPJN Sulawesi Selatan bertanggung jawab pada pembangunan konstruksi fisik jembatan dengan panjang sekitar 103 meter.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam mendukung pengadaan lahan, sedangkan Pemerintah Kabupaten Maros melakukan pengawalan dan koordinasi pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah juga memastikan aktivitas pembangunan tidak mengganggu mobilitas masyarakat. Selama proses konstruksi berlangsung, arus lalu lintas pada jalur utama Makassar–Maros akan tetap dijaga agar berjalan normal dan tidak dilakukan penutupan total.
Percepatan pembangunan jembatan kembar Sungai Maros diharapkan mampu mengatasi titik kemacetan, sekaligus meningkatkan konektivitas dan kelancaran distribusi barang.
Selain memperlancar mobilitas masyarakat dari Makassar menuju Maros hingga wilayah utara Sulawesi Selatan, seperti Pangkep dan Barru, keberadaan infrastruktur tersebut juga diharapkan dapat mendukung aktivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar pembangunan jembatan kembar tersebut dapat direalisasikan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat.