Walai.id, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa politik yang bermoral, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang substantif sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Lodewijk saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, pada Sabtu (25/7/2026).
Dalam paparannya, Lodewijk menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global yang semakin kompleks membawa tantangan besar bagi Indonesia, tidak hanya di bidang politik dan keamanan, tetapi juga terhadap ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Di hadapan peserta kongres, Lodewijk mengajak umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai profetik dalam kehidupan politik. Menurutnya, politik harus dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama, bukan sekadar alat meraih kekuasaan.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” katanya.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih membayangi demokrasi Indonesia, di antaranya praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi serta moral politik, hingga praktik demokrasi yang dinilai masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dibanding substansi.
Menurut Lodewijk, ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis dalam menjaga arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran mereka dinilai penting sebagai penuntun moral sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam praktik politik dan pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk terus memperkuat persatuan serta berjuang melalui cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan etika, sehingga politik dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren.
Dalam kegiatan tersebut, Wamenko Polkam didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. Kongres diharapkan menjadi wadah memperkuat sinergi antara pemerintah dan umat Islam dalam mendorong pembangunan politik yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.