Walai.id, SHENZHEN – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola kehutanan global melalui perdagangan hasil hutan yang legal dan berkelanjutan, sekaligus mengajak negara-negara anggota Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) mempererat kolaborasi dalam konservasi mangrove melalui World Mangrove Center (WMC).
Komitmen tersebut disampaikan dalam 2026 APEC Ministerial Meeting on Forestry di Shenzhen, Tiongkok, yang mengusung tema Building a Green Asia-Pacific for Shared Ecological Well-being. Pertemuan tingkat menteri itu membahas penguatan pengelolaan hutan lestari, pembangunan ekonomi hijau, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mendukung ketahanan kawasan Asia-Pasifik.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, yang mewakili Indonesia, mengatakan pemerintah telah memiliki fondasi kuat dalam menjamin legalitas produk kehutanan melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Menurutnya, sistem tersebut telah mendapat pengakuan internasional sebagai instrumen yang mampu menjamin legalitas hasil hutan, meningkatkan kepercayaan pasar, serta mendukung perdagangan kayu yang berkelanjutan.
“SVLK menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi bagi perdagangan yang kredibel dan rantai pasok hijau yang dipercaya dunia,” ujar Laksmi, pada siaran pers, pada 28/7/2026.
Meski demikian, ia menilai penegakan hukum saja belum cukup untuk mengatasi praktik pembalakan liar. Indonesia, kata dia, mendorong pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai sumber ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Dengan menciptakan nilai ekonomi dari hutan yang tetap lestari, masyarakat memiliki insentif yang lebih besar untuk menjaga hutan dibandingkan menebangnya. Inilah transformasi yang perlu kita bangun bersama di kawasan Asia-Pasifik,” katanya.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh ekonomi anggota APEC memperkuat kerja sama untuk meningkatkan akses pasar, mengembangkan interoperabilitas sistem traceability atau ketertelusuran produk, mengurangi hambatan teknis perdagangan, serta mendorong investasi hijau guna memperkuat rantai nilai HHBK di kawasan Asia-Pasifik.
Selain membahas perdagangan hasil hutan, Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan ekosistem mangrove sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Dengan memiliki sekitar 23 persen kawasan mangrove dunia, Indonesia menilai ancaman terhadap ekosistem tersebut, termasuk perdagangan ilegal kayu mangrove untuk produksi arang, memerlukan penanganan melalui kerja sama lintas negara.
Sebagai langkah konkret, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kolaborasi global yang mempertemukan pemerintah, lembaga riset, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.
“WMC bukan hanya milik Indonesia, tetapi menjadi platform bersama untuk memperkuat riset, inovasi, pertukaran pengetahuan, serta mobilisasi sumber daya bagi konservasi dan restorasi mangrove dunia,” kata Laksmi.
Indonesia juga mengundang seluruh anggota APEC untuk bergabung dalam World Mangrove Center guna memperkuat jejaring penelitian, meningkatkan kapasitas teknis, mengembangkan solusi berbasis alam (nature-based solutions), serta mempercepat upaya bersama menghadapi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menjaga ketahanan kawasan pesisir.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari strategi Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam agenda kehutanan global.
Melalui diplomasi aktif, penguatan tata kelola kehutanan, serta inisiatif seperti SVLK dan World Mangrove Center, Indonesia berupaya menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan perubahan iklim, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi hijau. Pemerintah berharap langkah tersebut semakin memperkokoh peran Indonesia, tidak hanya sebagai penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi internasional menuju pengelolaan hutan yang lestari bagi generasi mendatang.