Walai.id, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Indonesia Timur melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA), yakni digitalisasi aset riil yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan hasil, distribusi, hingga ekspor.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, pada Senin (28/7/2026).
Menurut Adi, perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.
Ia menjelaskan, tokenisasi dapat diterapkan pada berbagai aset dan komoditas, seperti resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Lebih lanjut, Adi mengungkapkan bahwa inovasi tersebut kini telah memasuki tahap implementasi. OJK melalui mekanisme Regulatory Sandbox telah meluluskan sejumlah model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin rupiah, hingga layanan kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Adi.
Ia menegaskan, OJK juga terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” katanya.
Forum tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi langkah OJK yang mendorong penguatan UMKM melalui digitalisasi sektor keuangan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi di kawasan timur Indonesia.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” ujar Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan bagi pelaku UMKM, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan menyusun laporan keuangan agar lebih mudah mengakses pembiayaan formal.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochamad Muchlasin, mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Menurutnya, pengembangan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada hilirisasi industri, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” kata Muchlasin.