Walai.id, MAROS – Anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB menggelar kegiatan reses dan temu konstituen di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari sektor pendidikan, pertanian, bantuan sosial, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Lurah Baju Bodoa Ahmad, RT/RW setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda Yusran, serta ratusan warga yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Salah satu aspirasi disampaikan Roswati, seorang guru taman kanak-kanak (TK). Ia mengeluhkan penghentian pembayaran jasa upah guru oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Selain itu, ia berharap adanya program beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan pendidikan guna meningkatkan kompetensi.
Roswati juga menyoroti persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait penetapan desil yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil masyarakat. Menurutnya, meski hanya berstatus guru honorer dengan suami yang bekerja sebagai petani, keluarganya masuk dalam kategori desil tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat menerima sejumlah bantuan pemerintah.
Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian warga. Masyarakat mengeluhkan terbatasnya daya tampung sekolah menengah atas negeri (SMAN) di wilayah tersebut yang menyebabkan sebagian calon peserta didik baru terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Selain itu, warga mempertanyakan mekanisme pengurusan beasiswa bagi siswa tingkat SMA. Mereka menilai sejumlah siswa yang sebelumnya menerima bantuan pendidikan saat masih di bangku SMP tidak lagi memperoleh beasiswa ketika melanjutkan ke jenjang SMA.
Di sektor pertanian, masyarakat mengungkapkan persoalan lahan pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal saat musim kemarau akibat keterbatasan pasokan air. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada produktivitas petani.
Sejumlah warga juga mengeluhkan masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai sistem penentuan desil dalam pendataan sosial ekonomi. Akibatnya, banyak warga yang merasa kehilangan kesempatan memperoleh bantuan meskipun kondisi ekonominya tergolong kurang mampu. Mereka juga meminta adanya perbaikan dan pembaruan data sosial ekonomi agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Tak hanya itu, warga turut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka berharap kualitas makanan yang disajikan dapat terus ditingkatkan karena masih ditemukan makanan yang tidak dikonsumsi dan akhirnya terbuang.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Muhammad Irfan AB menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, di DPRD Provinsi.
Ia juga berkomitmen mengoordinasikan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten agar dapat segera ditindaklanjuti.
Pada kesempatan yang sama, Irfan AB turut menyosialisasikan Program Kampung Nelayan Merah Putih, salah satu program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan sarana, prasarana, dan pemberdayaan ekonomi nelayan sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.