WALAI.ID, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan keberhasilan implementasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sangat bergantung pada kualitas data yang dihimpun dari desa dan kelurahan sebagai titik awal pengumpulan informasi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dalam Rapat Kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait pembahasan RUU Satu Data Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (9/7).
Menurut Nezar, penguatan tata kelola data di tingkat desa perlu didukung sistem digital yang terintegrasi, aman, mudah digunakan, dan tidak menambah beban administrasi bagi perangkat desa.
“Terkait kebutuhan sinergi pengaturan, Komdigi melihat bahwa RUU Satu Data Indonesia perlu memastikan sistem digital pemerintah siap terhubung, aman, terstandar, dan mudah digunakan,” ujar Nezar.
Dalam forum tersebut, Nezar juga mendorong pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (SIDEKA-NG) sebagai kanal digital desa untuk mendukung implementasi Satu Data Indonesia.
Menurutnya, platform tersebut dapat menjadi sarana pengelolaan data yang lebih efektif sekaligus memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.
“SIDEKA-NG dapat mendukung informasi publik, layanan desa, dan transparansi data agregat. Dengan pendekatan ini, desa dapat memiliki kanal digital yang lebih tertib tanpa harus dibebani banyak aplikasi sektoral,” jelasnya.
Komdigi menilai integrasi data melalui platform yang terstandar akan memudahkan sinkronisasi informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain meningkatkan kualitas data, langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat akurasi perencanaan pembangunan serta efektivitas layanan publik.
Pembahasan RUU Satu Data Indonesia sendiri menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk membangun sistem data nasional yang lebih terpadu, akurat, dan dapat diakses lintas sektor guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.