BOYOLALI, WALAI.ID – Kementerian Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiagakan lebih dari 500 personel gabungan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada puncak musim kemarau 2026.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 di Bumi Perkemahan Indra Prastha, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Rabu (24/6/2026).
Apel diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Balai Dalkarhut Jabalnusra) bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Perum Perhutani.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, Perhutani, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok perhutanan sosial, akademisi, mahasiswa pecinta alam, Pramuka Saka Wanabakti, hingga masyarakat sekitar kawasan hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Jawa Tengah, Heru Djatmika, yang memimpin apel mengatakan kesiapan personel, sarana prasarana, jalur koordinasi, serta mekanisme respons cepat harus dipastikan sejak dini sebelum memasuki puncak musim kemarau.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan berlangsung pada Juli hingga September. Pengalaman karhutla pada 2023 yang mencapai 9.965,59 hektare di Jawa Tengah juga menjadi pelajaran penting untuk memperkuat langkah antisipasi.
“Jawa Tengah harus siap sebelum api muncul. Apel ini menjadi tanda bahwa seluruh unsur sudah harus bergerak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhutani, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, MPA, sampai masyarakat sekitar hutan,” ujar Heru.
Dalam kegiatan tersebut, Balai Dalkarhut Jabalnusra bersama Manggala Agni dan MPA juga menampilkan simulasi pemadaman karhutla serta pengecekan peralatan pengendalian kebakaran. Simulasi dilakukan untuk menguji kesiapan personel, efektivitas koordinasi tim, serta kecepatan respons awal saat terjadi kebakaran.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Thomas Nifinluri, menegaskan bahwa pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla.
“Kunci pengendalian karhutla ada pada pencegahan dini. Manggala Agni bersama MPA memperkuat patroli, pemantauan titik panas, kesiapan sarana prasarana, dan respons awal. Api kecil harus cepat diketahui, cepat dilaporkan, dan cepat ditangani sebelum menjadi kebakaran besar,” tegas Thomas.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak vegetasi dan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, mengganggu sumber air, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
Sementara itu, Inspektur Wilayah I Kementerian Kehutanan, Sultrarini Rahayu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian karhutla. Ia menilai upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait.
“Pengendalian karhutla harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat peduli api, dan masyarakat sekitar hutan,” katanya.
Kepala Balai Dalkarhut Jabalnusra, Bambang Setyo Antoko, menambahkan bahwa langkah pencegahan terus diperkuat melalui patroli rutin, pembinaan Masyarakat Peduli Api, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantauan titik panas, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat lapangan.
Kementerian Kehutanan juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah di sekitar kawasan hutan, serta segera melaporkan apabila menemukan indikasi titik api.
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kewaspadaan bersama, kesiapan personel, kecepatan informasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.