Walai.id, Tokyo – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penerapan Sustainable Ocean Planning and Management (SOPM) sebagai standar global dalam pengelolaan laut guna memperkuat tata kelola kelautan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi berkelanjutan di sektor tersebut.
Dalam forum Island States Ocean Summit (ISOS) 2026 di Tokyo, Jepang, pada Jumat, 05/06/2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengelolaan laut yang terukur dan berbasis sains menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global.
“Praktik penangkapan ikan ilegal dan aktivitas destruktif semakin mengancam kesehatan laut kita. Oleh karena itu, perlindungan laut memerlukan kerja sama global dan tanggung jawab bersama,” kata Trenggono.
Menurutnya, SOPM merupakan pendekatan yang mengedepankan perencanaan laut berbasis ilmu pengetahuan dengan menyeimbangkan aspek perlindungan ekosistem dan pemanfaatan ekonomi secara berkelanjutan.
Sebagai anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), Indonesia terus mempromosikan penerapan SOPM sebagai standar global dalam pengelolaan wilayah laut. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui pengembangan skema pembiayaan yang adil dan terukur guna memastikan efektivitas perencanaan serta keberlanjutan sektor kelautan dalam jangka panjang.
Dalam kesempatan yang sama, Trenggono memaparkan lima langkah strategis Indonesia dalam menjaga kesehatan laut melalui kebijakan Ekonomi Biru. Program tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah laut.
Selain itu, Trenggono mengundang komunitas internasional untuk berpartisipasi dalam Ocean Impact Summit (OIS) 2026 yang akan digelar di Bali. Menurutnya, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga wadah untuk memobilisasi investasi dan menghadirkan solusi konkret bagi negara-negara kepulauan.
Sebelumnya, Trenggono mengingatkan bahwa tekanan terhadap ekosistem pesisir terus meningkat seiring pertumbuhan populasi manusia. Karena itu, perlindungan laut tidak dapat dibebankan kepada satu negara atau pihak tertentu saja.
Ia menegaskan bahwa menjaga kesehatan laut merupakan tanggung jawab bersama seluruh negara di dunia karena keberlanjutan ekosistem perairan menjadi penopang penting bagi kehidupan manusia dan generasi mendatang.