WALAI.ID, PARIS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga tetap menjunjung prinsip inklusivitas dan mendukung pembangunan seluruh negara anggota.
Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tahun 2026 di Paris, Prancis, pada Kamis (4/6/2026).
Pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Australia tersebut dihadiri Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala serta sejumlah negara anggota utama WTO untuk bertukar pandangan mengenai masa depan sistem perdagangan multilateral dan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi organisasi perdagangan global tersebut.
Dalam forum tersebut, para peserta membahas tema “Unlocking Progress in the WTO through Revitalised Decision-Making”, yang berfokus pada upaya meningkatkan efektivitas proses pengambilan keputusan WTO agar lebih responsif terhadap dinamika perdagangan internasional. Tema ini juga menjadi tindak lanjut dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-14 yang berlangsung di Yaoundé, Kamerun, pada 26–30 Maret 2026, yang dinilai belum menghasilkan kemajuan signifikan dalam sejumlah agenda utama organisasi.
Airlangga menegaskan bahwa Indonesia memandang reformasi WTO sebagai langkah penting untuk menjaga relevansi organisasi dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin kompleks. Namun, reformasi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan seluruh anggota, terutama negara berkembang yang membutuhkan ruang untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.
“Reformasi WTO harus memperkuat efektivitas dan legitimasi. WTO akan tetap relevan bukan hanya jika dapat mengambil keputusan secara lebih efisien, tetapi juga jika keputusan-keputusan tersebut mampu menjawab kebutuhan dan prioritas semua negara anggota WTO, serta berkontribusi pada pembangunan untuk semua,” ujar Airlangga dalam intervensinya.
Menurutnya, Indonesia selama ini konsisten mendorong reformasi yang mampu menjembatani kepentingan negara maju dan negara berkembang. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa sistem perdagangan multilateral tetap adil, transparan, dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh negara anggota.
Pertemuan informal tersebut dihadiri sekitar 20 negara anggota WTO yang mewakili kelompok negara maju dan berkembang. Beberapa negara yang turut berpartisipasi antara lain Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Brasil, Afrika Selatan, Singapura, Thailand, Selandia Baru, Swiss, dan Norwegia.
Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan fokus pada berbagai opsi reformasi tata kelola WTO, termasuk mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai perlu disesuaikan dengan tantangan perdagangan global saat ini. Para peserta juga membahas pentingnya memperkuat fungsi WTO sebagai forum negosiasi, pengawasan kebijakan perdagangan, serta penyelesaian sengketa antarnegara.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berperan aktif dalam membentuk sistem perdagangan internasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai salah satu negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memandang WTO sebagai instrumen penting dalam menciptakan stabilitas perdagangan global sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam agenda tersebut, Menko Airlangga didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Mohamad Oemar, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Melalui partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional, Indonesia terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis dalam mendorong reformasi tata kelola perdagangan global yang lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh negara anggota WTO.