Walai.id, JAKARTA – Pemerintah meluncurkan program strategis bertajuk 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai langkah mitigasi terhadap dinamika geopolitik global yang kian kompleks. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat etos kerja, meningkatkan produktivitas, serta membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tengah tekanan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi global saat ini justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi perilaku kerja menuju pola yang lebih modern dan efisien. Menurut dia, stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
“Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Salah satu poin utama dalam kebijakan tersebut adalah penerapan work from home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja berbasis digital. Pemerintah menetapkan WFH satu hari dalam sepekan, khususnya setiap Jumat, bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini akan diatur melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri, sementara sektor swasta mengikuti pengaturan dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Selain mendorong fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik, serta dorongan penggunaan transportasi publik. Pemerintah juga menargetkan efisiensi perjalanan dinas hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri.
Meski demikian, sejumlah sektor tetap dikecualikan dari kebijakan WFH. Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti energi, industri, transportasi, logistik, dan keuangan, tetap diwajibkan bekerja secara langsung. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung secara tatap muka lima hari dalam sepekan.
Dalam aspek efisiensi energi, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan kebiasaan hemat energi dan mobilitas cerdas, termasuk memprioritaskan penggunaan transportasi umum. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi.
Airlangga menyebutkan, kebijakan WFH berpotensi memberikan penghematan signifikan terhadap anggaran negara. “Potensi penghematan dari kebijakan WFH ini yang berdampak langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM,” katanya. Selain itu, pengeluaran masyarakat untuk bahan bakar minyak diperkirakan dapat ditekan hingga Rp59 triliun.
Pemerintah juga melakukan langkah refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan mengalihkan belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Potensi efisiensi anggaran ini diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Di sektor energi, pemerintah menyiapkan implementasi kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter. Kebijakan distribusi BBM subsidi juga diperketat melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas pembelian maksimal 50 liter per kendaraan per hari, yang mulai diberlakukan pada 1 April 2026.
Selain itu, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari strategi efisiensi. Program ini difokuskan pada penyediaan makanan segar lima hari dalam sepekan, dengan potensi penghematan anggaran hingga Rp20 triliun.
“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” ujar Airlangga.
Dalam konferensi pers tersebut, Airlangga turut didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sejumlah menteri lain juga hadir secara daring, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung transformasi budaya kerja nasional, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.